Pemda Diminta Prioritaskan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Mendagri Tekankan Dukungan APBD

Mendagri Muhammad Tito Karnavian (tengah) saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (5/3/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

JAKARTA -- Pemerintah pusat kembali menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap kesehatan jiwa anak dan remaja. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus menjadikan persoalan ini sebagai agenda prioritas dalam program pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dalam forum tersebut, Tito menekankan bahwa komitmen pemda harus diwujudkan secara nyata melalui pengalokasian anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau kita ingin program ini berjalan, maka harus ada alokasi anggarannya sejak tahap perencanaan APBD,” kata Tito dalam rapat tersebut.

Keterbatasan Fiskal Jadi Tantangan

Tito mengakui kemampuan fiskal setiap daerah di Indonesia tidak sama. Karena itu, bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas, pemerintah pusat perlu turun tangan agar program kesehatan jiwa bagi anak dan remaja tetap bisa dijalankan.

Tito juga menilai pentingnya meningkatkan pemahaman kepala daerah terkait urgensi masalah kesehatan mental pada generasi muda. Dengan pemahaman yang kuat, dukungan kebijakan maupun anggaran di tingkat daerah diharapkan bisa lebih optimal.

Untuk itu, Tito mengusulkan digelarnya pertemuan khusus dengan seluruh kepala daerah secara virtual guna membahas isu ini secara lebih mendalam. “Nanti kita akan undang mereka agar wajib hadir dan memahami pentingnya isu kesehatan jiwa anak dan remaja,” ujarnya.

Kemendagri Siapkan Surat Edaran

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) akan mengawal agar program kesehatan mental anak dan remaja masuk dalam prioritas kebijakan daerah.

Kemendagri juga berencana menerbitkan surat edaran yang mengatur peran pemerintah daerah dalam merespons persoalan tersebut. Penyusunan pedoman tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait agar program yang dijalankan di daerah memiliki arah yang jelas.

Tito menyebut, keterlibatan lintas kementerian penting agar setiap daerah memiliki panduan program yang konkret dan terukur.

Usulan Insentif bagi Daerah Berprestasi

Selain mendorong kebijakan anggaran, Tito juga mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan atau insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja dengan baik.

Menurut Tito, pendekatan tersebut bisa menjadi stimulus agar pemerintah daerah lebih serius dan inovatif dalam menangani persoalan kesehatan mental generasi muda.

“Dengan adanya penghargaan atau insentif, daerah akan lebih termotivasi untuk mengembangkan program yang efektif,” kata Tito.

Sembilan Menteri Tanda Tangani SKB

Rakor yang dipimpin Menko PMK Pratikno ini dihadiri oleh jajaran menteri terkait, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mensos Saifullah Yusuf, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri PPPA Arifah Fauzi, serta Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

Dalam kesempatan tersebut, sembilan menteri yang hadir sepakat menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai penguatan upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.

Langkah kolaboratif lintas kementerian ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat perlindungan kesehatan mental generasi muda Indonesia.

(Puspen Kemendagri)

Berbagi :