1.301 Hektare Sawah Pascabencana di Sumatera Kembali Produktif, Satgas PRR Kebut Rehabilitasi demi Ketahanan Pangan

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat lebih dari 1.000 hektare lahan sawah yang sempat rusak kini telah kembali produktif. (Foto: Satgas PRR)

Editor: Sulistio

GEBRAK.ID – Upaya pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera mulai menunjukkan hasil. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat lebih dari 1.000 hektare lahan sawah yang sempat rusak kini telah kembali produktif.

Langkah percepatan ini dilakukan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan sekaligus memulihkan penghidupan petani pascabencana.

Ribuan Hektare Dalam Proses Rehabilitasi

Berdasarkan data Satgas PRR per 13 April 2026, dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi target rehabilitasi, sebanyak 1.301 hektare telah berhasil dipulihkan. Sementara itu, 8.991 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.

Secara rinci, di Aceh terdapat 31.464 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi. Dari jumlah tersebut, 42 hektare telah direhabilitasi. Di Sumatera Utara, 170 hektare dari total 7.336 hektare telah kembali produktif. Adapun Sumatera Barat mencatat progres paling signifikan, dengan 1.089 hektare dari total 3.902 hektare telah berhasil dipulihkan.

Rehabilitasi dilakukan melalui skema revitalisasi lahan, termasuk pembersihan material banjir dan longsor, perbaikan struktur tanah, serta normalisasi saluran irigasi.

Pembersihan Lumpur Hampir Rampung

Percepatan rehabilitasi sawah juga didukung proses pembersihan lumpur di wilayah terdampak. Di Aceh, dari 519 lokasi yang menjadi target, sebanyak 480 lokasi telah selesai dibersihkan, menyisakan 39 lokasi dalam tahap pengerjaan.

Di Sumatera Utara, 20 dari 23 lokasi telah ditangani, sementara di Sumatera Barat seluruh 29 lokasi terdampak telah rampung dibersihkan.

Kemajuan ini dinilai penting untuk memastikan lahan bisa segera ditanami kembali, sehingga siklus produksi pangan tidak terganggu lebih lama.

Fokus Legalitas dan Kepastian Hukum Lahan

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa rehabilitasi tidak hanya menyasar aspek fisik lahan, tetapi juga penguatan legalitas pertanahan.

Menurutnya, banyak lahan warga yang terdampak bencana mengalami perubahan batas atau kehilangan dokumen kepemilikan, sehingga perlu pendataan ulang agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Karena BPN berada di bawah Menteri ATR/BPN, mungkin perlu ada instruksi agar jajaran proaktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tanah, batas lahan, sekaligus membantu sertifikat yang hilang,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Tito meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN setempat guna mempercepat pemutakhiran data pertanahan. Jika ditemukan kendala di lapangan, pemerintah pusat disebut siap turun tangan agar proses berjalan cepat dan tepat.

Ketahanan Pangan Jadi Prioritas

Satgas PRR menegaskan, percepatan rehabilitasi sawah merupakan bagian integral dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian yang kembali produktif tidak hanya memulihkan ekonomi petani, tetapi juga memastikan pasokan pangan daerah tetap terjaga.

Dengan progres yang terus berjalan, pemerintah menargetkan rehabilitasi lahan terdampak di tiga provinsi tersebut dapat dipercepat agar musim tanam berikutnya tidak terlewat.

Pemulihan ini diharapkan menjadi fondasi kebangkitan sektor pertanian di wilayah terdampak, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Sumatera dan nasional secara berkelanjutan.

(Satgas PRR)

Berbagi :