 |
| Kenaikan tarif Transjakarta, wacana yang tinggal tunggu waktu untuk terjadi. (Foto: Gebrak.id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA – Wacana kenaikan tarif TransJakarta yang semula hanya sebatas kajian teknis kini berkembang menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, rangkaian pernyataan pejabat hingga rapat resmi dengan DPRD memperlihatkan arah kebijakan yang semakin mengerucut: tarif Rp3.500 kemungkinan besar tidak akan bertahan lama.
Berikut kronologi lengkap menguatnya wacana kenaikan tarif TransJakarta hingga rapat terbaru dengan DPRD DKI Jakarta.
Awal Wacana: Beban Subsidi Dianggap Tidak Masuk Akal
Wacana kenaikan tarif mulai mencuat saat Pemprov DKI Jakarta mengungkap beban subsidi yang terus membengkak. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa pendapatan dari tiket jauh dari cukup.
“Pendapatan tarif masih belum mampu menutup biaya operasional, sehingga dibutuhkan subsidi yang besar,” ujar Syafrin di Wisma Nusantara, Jakarta, Kamis (9/10/2025), dalam forum diskusi transportasi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyebut rasio cost recovery TransJakarta masih berada di kisaran belasan persen, angka yang dinilai tidak sehat untuk keberlanjutan layanan.
Tekanan APBD: Gubernur Mulai Buka Suara
Tekanan fiskal yang semakin berat mendorong Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mulai angkat bicara. Ia secara terbuka mengakui bahwa subsidi per penumpang sudah terlalu tinggi.
“Kami sudah mensubsidi hampir Rp10 ribu per tiket. Ini menjadi beban yang berat bagi APBD,” kata Pramono usai rapat koordinasi transportasi di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi nyaman mempertahankan tarif lama.
Sorotan Pengamat: Tarif Termurah, Tapi Tidak Sehat
Di tengah wacana tersebut, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kondisi tarif TransJakarta sudah tidak realistis.
“Tarif ini mungkin yang paling lama tidak naik. Secara ekonomi tidak sehat,” ujarnya dalam wawancara, Kamis (30/10/2025).
Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa kenaikan tarif bukan lagi soal “perlu atau tidak”, melainkan “kapan akan dilakukan”.
2026: Sempat Ditahan, Tapi Tidak Pernah Dibatalkan
Memasuki 2026, harapan publik sempat muncul ketika pemerintah memutuskan menunda kenaikan tarif. Namun, penundaan ini bukan berarti pembatalan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Joga, menegaskan bahwa keputusan tersebut lebih pada pertimbangan daya beli masyarakat.
“Kenaikan ditunda atas permintaan pemerintah pusat. Kami harus menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya di Kantor KPBB, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Meski demikian, secara teknis kajian kenaikan tarif disebut sudah matang.
Puncak Tekanan: Rapat Dirut TransJakarta dan DPRD
Puncak dari rangkaian wacana ini terjadi dalam rapat antara Direksi PT Transportasi Jakarta dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 23 April 2026.
Direktur Utama TransJakarta, Welfizon Yuza, dalam rapat kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, menegaskan bahwa kondisi keuangan operasional semakin tertekan akibat tarif yang tidak berubah selama lebih dari dua dekade.
“Dengan tarif Rp3.500 selama lebih dari 20 tahun, pendapatan kami tidak cukup untuk menutup biaya operasional,” ujar Welfizon dalam rapat tersebut, Kamis (23/4/2026).
Dalam forum yang sama, anggota Komisi B DPRD juga menyoroti besarnya subsidi yang dinilai sudah tidak wajar.
“Subsidi per penumpang sudah terlalu besar, ini akan terus membebani APBD kalau tidak ada penyesuaian,” kata salah satu anggota dewan dalam rapat tersebut.
Namun, DPRD juga mengingatkan bahwa kenaikan tarif tanpa perbaikan layanan justru berpotensi memicu penolakan publik.
Arah Kebijakan Kian Jelas, Warga di Posisi Terjepit
Dari rangkaian peristiwa tersebut, arah kebijakan kini semakin terang: kenaikan tarif TransJakarta tinggal menunggu waktu. Pemerintah menghadapi tekanan fiskal, sementara DPRD mulai membuka ruang pembahasan penyesuaian tarif.
Sayangnya, di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, masyarakat justru berada di posisi paling rentan. Kenaikan tarif berpotensi menambah beban harian, sementara kualitas layanan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, maka kebijakan ini berisiko menjadi contoh klasik: publik diminta membayar lebih mahal, tanpa jaminan layanan yang benar-benar membaik.
(berbagai sumber)
Posting Komentar untuk "21 Tahun Tarif Rp3.500, TransJakarta Diambang Kenaikan: Warga Terancam Bayar Lebih Mahal?"