3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Makkah Terkait Dugaan Penipuan Haji, Pemerintah Ingatkan Bahaya Haji Ilegal

Tiga warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di Kota Makkah karena diduga terlibat praktik haji ilegal, termasuk pemalsuan dokumen dan penyebaran iklan palsu di media sosial, Selasa (28/4/2026). (Foto: Instagram/@saudinesia)

Editor: A Rayyan K

GEBRAK.ID; JAKARTA – Kasus dugaan penipuan layanan haji kembali mencuat menjelang musim ibadah haji tahun 2026 ini. Tiga warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di Kota Makkah karena diduga terlibat praktik haji ilegal, termasuk pemalsuan dokumen dan penyebaran iklan palsu di media sosial.

Penangkapan ini langsung mendapat perhatian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan berkoordinasi bersama otoritas terkait, baik di dalam maupun luar negeri.

“Bagaimanapun, warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum di luar negeri tetap menjadi tanggung jawab negara untuk mendapatkan pendampingan hukum,” ujar Dedi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Polri, yang tergabung dalam Satgas Haji dan Umrah, akan bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah RI serta perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi untuk mengomunikasikan kasus ini dengan aparat setempat. Mengingat lokasi kejadian berada di Makkah, proses hukum sepenuhnya mengikuti ketentuan pemerintah Arab Saudi.

Modus Penipuan Haji Ilegal

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa ketiga WNI tersebut diduga menjalankan praktik penipuan dengan memproduksi dan mengedarkan dokumen haji palsu.

“Mereka memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang ingin berangkat haji dengan cepat, lalu menawarkan layanan ilegal yang tidak sesuai prosedur,” kata Dahnil.

Informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui Direktur Pelindungan WNI, Heni Hamidah, menyebutkan bahwa aparat keamanan Arab Saudi menemukan sejumlah barang bukti dalam penangkapan tersebut. Barang bukti itu antara lain uang tunai, perangkat komputer, serta kartu haji yang diduga palsu.

“Selain itu, dua dari tiga orang tersebut dilaporkan menggunakan atribut petugas haji Indonesia saat diamankan,” ujar Heni.

Saat ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah tengah melakukan verifikasi identitas para pelaku dan berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

Arab Saudi Perketat Pengawasan Haji

Kasus ini terjadi di tengah meningkatnya pengawasan ketat dari pemerintah Arab Saudi terhadap praktik haji ilegal. Konsulat Jenderal RI di Jeddah menegaskan bahwa aparat keamanan setempat terus melakukan razia terhadap pihak-pihak yang mencoba memasukkan jamaah tanpa izin resmi.

Konjen RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menyebutkan bahwa otoritas Saudi tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan haji.

“Aparat keamanan di Makkah secara intensif melakukan pemeriksaan berlapis dan penindakan terhadap pelanggaran terkait haji ilegal,” ujar Yusron.

Bahkan, jamaah yang tidak memiliki visa haji resmi berisiko dikeluarkan dari wilayah Makkah dan dikenai sanksi hukum yang berat.

Imbauan Keras: Waspada Haji tanpa Antrean

Menanggapi kasus ini, pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran haji tanpa antre yang marak beredar, terutama di media sosial.

Menurut Dahnil, tidak ada skema resmi yang memungkinkan seseorang berangkat haji tanpa melalui antrean. “Jika ada tawaran seperti itu, bisa dipastikan menggunakan visa non-haji dan berpotensi sebagai penipuan,” tegasnya.

Dahnil menambahkan bahwa pelaku biasanya menggunakan berbagai cara yang tampak meyakinkan, mulai dari promosi digital hingga penggunaan atribut resmi untuk menipu calon jamaah.

Karena itu, masyarakat diminta lebih kritis dalam memilih penyelenggara perjalanan haji dan memastikan seluruh proses sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Negara Hadir, Penegakan Hukum Diperketat

Selain memberikan pendampingan kepada WNI yang terlibat kasus hukum di luar negeri, pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik haji ilegal di dalam negeri.

Dahnil menyatakan bahwa pihaknya telah meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap pelaku penipuan. “Kami ingin memberikan efek jera agar praktik serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa ibadah haji bukan hanya soal kesiapan spiritual, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, potensi penipuan pun ikut meningkat.

Pentingnya Edukasi dan Literasi Jamaah

Pengamat haji Subarkah menilai, kasus ini menunjukkan pentingnya edukasi publik terkait mekanisme haji yang resmi. Literasi yang rendah mengenai prosedur haji kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Pemerintah diharapkan terus memperkuat sosialisasi mengenai prosedur haji yang sah, termasuk sistem antrean dan jenis visa yang digunakan.

Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terjebak dalam skema penipuan yang menjanjikan keberangkatan instan.

Di sisi lain, kolaborasi lintas lembaga, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas Arab Saudi, menjadi kunci dalam mencegah praktik haji ilegal yang semakin kompleks.

Kasus tiga WNI di Makkah ini menjadi peringatan keras bahwa penegakan hukum terhadap praktik haji ilegal kini semakin ketat. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan memastikan setiap langkah dalam persiapan ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi.

(Berbagai Sumber)