Heboh Kemdiktisaintek Bakal Tutup Beberapa Prodi tak Relevan, Pakar: Jangan Jadikan Kampus Pabrik Buruh!

Sejumlah mahasiswa sedang belajar di taman kampus. (Foto ilustrasi: Pixabay)

Editor: Endro Yuwanto

GEBRAK.ID; JAKARTA – Dunia pendidikan tinggi di Indonesia tengah dihebohkan oleh wacana terbaru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Pemerintah berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah tegas ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco. Dalam acara Simposium Nasional Kependudukan 2026, ia berharap para rektor dan pimpinan perguruan tinggi memiliki "kerelaan" jika prodi mereka terkena kebijakan ini.

"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujar Badri dikutip dari siaran resmi, Senin (27/4/2026).

Namun, di balik niat baik menyelaraskan lulusan dengan dunia kerja, rencana ini memantik gelombang kritik tajam dari para pakar pendidikan. Mereka khawatir kebijakan yang tergesa-gesa justru akan menimbulkan risiko sistemik bagi masa depan intelektual bangsa.

Risiko Penutupan: Antara Keniscayaan dan Kekhawatiran

Pemerhati pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji, mengakui bahwa penyelarasan antara kampus dan industri adalah sebuah keniscayaan. Data dari McKinsey Global Institute dan World Economic Forum memang menunjukkan disrupsi besar di pasar tenaga kerja.

Namun, Indra mempertanyakan dasar hukum dan akademis yang digunakan pemerintah. Ia menyoroti absennya kriteria transparan dalam menentukan prodi mana yang layak "dibui".

"Pertanyaannya, apakah ada kajian akademis yang transparan untuk menentukan prodi mana yang layak ditutup? Jika tidak, jangan-jangan kebijakan ini hanya ditentukan oleh selera birokrasi sesaat," kata Indra dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2026).

Selain itu, Indra memperingatkan risiko persaingan tidak sehat antarkampus. Alih-alih meningkatkan kualitas, khawatirnya universitas akan saling jegal hanya demi memperebutkan mahasiswa baru.

Di Mana Peta Jalan Talenta 2045?

Kritik paling tajam datang dari pertanyaan soal visi jangka panjang. Indra menyoroti ketiadaan grand design yang jelas dari pemerintah.

"Bagaimana mungkin pemerintah menutup pintu-pintu ilmu tanpa tahu rumah industri apa yang ingin dibangun 20 tahun ke depan? Di mana Peta Jalan Talenta 2045? Itu seharusnya jadi kompas kita," cetus Indra.

Indra menganalogikan kebijakan ini seperti "rencana menebang pohon tanpa rencana penanaman kembali." Artinya, menutup prodi itu mudah, tapi menyiapkan sektor industri penyerap lulusan adalah pekerjaan besar yang seringkali luput dari perhatian.

Kampus Bukan Pabrik Buruh: Protes Gaya Baru

Yang paling disayangkan oleh Indra adalah pergeseran paradigma. Ia melihat bahwa Kemdiktisaintek saat ini memaksakan kampus untuk berubah bentuk menjadi sekadar lembaga pelatihan kerja atau job training center.

"Kemendiktisaintek harus berhenti memandang kampus sebagai pabrik buruh," tegas Indra dengan lantang.

Menurut Indra, fungsi utama perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), bukan hanya mencetak tenaga kerja siap pakai. Ia mencontohkan bidang Biologi Maritim—yang seharusnya menjadi mahkota negara maritim seperti Indonesia. Boleh saja kampus membuka prodi tersebut, tapi serapannya akan nol besar jika ekosistem industrinya tidak dibangun.

Sebagai solusi, Indra meminta pemerintah untuk fokus pada reformasi kurikulum yang berorientasi Society 5.0—era di mana teknologi menjadi alat, dan manusia bertindak sebagai inovator, bukan robot pelaksana perintah.

Hingga berita ini diturunkan, Kemdiktisaintek belum memberikan rincian daftar prodi mana saja yang akan ditutup serta jadwal pelaksanaannya.

(Berbagai Sumber)