Rektor Paramadina Soroti Risiko Penutupan Prodi tak Relevan Industri, Ini Dampaknya bagi Kampus dan Mahasiswa

Prof. Didik J Rachbini. (Foto: paramadina.ac.id)

Editor: Devona R

GEBRAK.ID; JAKARTA -- Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengingatkan adanya sejumlah risiko serius jika program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri ditutup secara masif. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi ekosistem pendidikan tinggi.

Pernyataan ini muncul di tengah wacana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang berencana mengevaluasi hingga menutup prodi yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Risiko Hilangnya Fungsi Akademik Kampus

Dalam berbagai kesempatan, Prof. Didik menekankan bahwa perguruan tinggi tidak semata-mata berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja industri, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

“Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi pemasok tenaga kerja, tetapi juga menjaga fungsi riset dan pengembangan ilmu,” ujar Didik dalam forum akademik yang membahas arah pendidikan tinggi nasional, dikutip dari laporan media nasional.

Ia menilai, jika penutupan prodi dilakukan tanpa perencanaan matang, maka berpotensi menggerus bidang ilmu dasar yang justru menjadi fondasi inovasi jangka panjang.

Harus Seimbang antara Industri dan Ilmu Dasar

Didik menegaskan bahwa relevansi dengan industri memang penting, namun tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menentukan keberlangsungan suatu program studi.

Menurutnya, banyak disiplin ilmu yang tidak secara langsung terserap industri, tetapi memiliki kontribusi strategis dalam pembangunan bangsa, termasuk dalam riset, kebijakan publik, dan pengembangan peradaban.

“Kalau semua diukur dari kebutuhan industri jangka pendek, kita bisa kehilangan basis ilmu pengetahuan yang penting,” tambahnya dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah Dorong Evaluasi Prodi

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemendiktisaintek menyampaikan rencana untuk menyeleksi hingga menutup prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan kebijakan ini bertujuan mengurangi ketimpangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.

“Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, setiap tahun perguruan tinggi meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa, sementara daya serap industri belum optimal. Kondisi ini dinilai menyebabkan meningkatnya kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja.

Perlu Kajian Mendalam dan Kolaborasi

Menanggapi hal tersebut, Rektor Paramadina mendorong agar kebijakan evaluasi prodi dilakukan berbasis kajian komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, industri, serta pemerintah.

Ia menilai pendekatan yang terlalu pragmatis justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan tinggi dan mengabaikan peran strategis kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan industri dan pengembangan ilmu dasar dinilai menjadi kunci agar kebijakan reformasi pendidikan tinggi tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.

(berbagai sumber)