 |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (Foto: kemendikdasmen.go.id) |
Editor: Devona R
GEBRAK.ID; JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menyiapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai solusi menjangkau jutaan anak yang tidak bersekolah. Program ini ditargetkan mulai diterapkan secara luas pada 2026 sebagai bagian dari strategi pemerataan akses pendidikan nasional.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. Angka ini menjadi latar belakang utama lahirnya kebijakan PJJ yang dirancang lebih fleksibel dan inklusif.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pelengkap, melainkan solusi utama dari negara dalam menjawab persoalan tersebut.
“Kebijakan PJJ 2026 ini bukan program tambahan, program ini adalah bentuk solusi yang diberikan oleh negara,” ujar Saryadi dalam media briefing di Tangerang Selatan, Kamis, 23 April 2026.
Menjangkau Anak Putus Sekolah hingga Pelosok
PJJ difokuskan pada anak usia 16–18 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan, baik karena putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan formal. Dari total tersebut, lebih dari 1,1 juta anak berada pada jenjang setara SMA.
Pemerintah menilai berbagai faktor seperti kendala ekonomi, geografis, hingga sosial menjadi penyebab utama tingginya angka anak tidak sekolah. Bahkan, sekitar 45 persen siswa tidak melanjutkan pendidikan karena harus bekerja membantu keluarga.
Skema Sekolah Induk dan Sistem Hybrid
Dalam implementasinya, program PJJ akan menggunakan skema sekolah induk dan sekolah mitra. Pada tahap awal, sekitar 20 sekolah induk dan puluhan sekolah mitra disiapkan untuk menjangkau siswa di berbagai daerah.
Model pembelajaran yang diterapkan berupa blended learning atau kombinasi daring dan tatap muka terbatas. Sekitar 70 persen pembelajaran dilakukan secara mandiri melalui platform digital, sementara 30 persen melalui interaksi langsung dengan guru secara virtual.
Selain itu, distribusi tenaga pengajar lintas wilayah juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan jumlah guru di berbagai daerah.
Bagian dari Transformasi Pendidikan Nasional
PJJ 2026 merupakan bagian dari transformasi digital pendidikan yang telah diuji coba sebelumnya dan kini diperluas secara nasional. Program ini juga ditujukan untuk menjangkau anak dengan mobilitas tinggi atau yang memiliki keterbatasan akses ke sekolah formal.
Saryadi menegaskan bahwa pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pendidikan tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jika murid tidak bisa datang ke sekolah, maka sekolah yang mendatangi murid,” ujar Saryadi dalam keterangan resminya.
Pemerintah menargetkan implementasi bertahap hingga mencakup seluruh provinsi, dengan harapan PJJ mampu menekan angka anak tidak sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan yang merata dan berkeadilan di Indonesia.
(Berbagai Sumber)
Posting Komentar untuk "Pemerintah Resmi Terapkan PJJ 2026, Target Jangkau 4 Juta Anak tak Sekolah di Seluruh Indonesia"