PJJ Pendidikan Menengah Diluncurkan, Solusi Nyata Tekan Anak tidak Sekolah di Indonesia

Melalui perluasan PJJ, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan akses. (Foto ilustrasi: BKHM Setjen Kemendikdasmen)

Editor: Endro Yuwanto

GEBRAK.ID; TANGERANG – Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang pendidikan menengah resmi diluncurkan sebagai langkah strategis menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai kendala akses pendidikan, mulai dari faktor geografis hingga ekonomi.

Peluncuran program yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini mendapat respons positif dari berbagai satuan pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah sekolah induk dan mitra menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan PJJ secara optimal.

Kepala Tata Usaha Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Sukma Sabdani, mengatakan bahwa PJJ telah terbukti efektif membantu pelajar Indonesia di wilayah Sabah, Malaysia. Menurutnya, program ini mampu menjangkau siswa yang sebelumnya kesulitan melanjutkan pendidikan akibat jarak dan keterbatasan akses.

“Dari sekitar 1.700 lulusan SMP setiap tahun, program PJJ dapat menampung lebih dari separuh siswa yang sebelumnya tidak tertampung dalam pendidikan formal reguler. Ini solusi konkret, terutama bagi anak-anak di wilayah terpencil,” ujar Sukma, Jumat (24/4/2026).

Sukma menambahkan, fleksibilitas PJJ menjadi keunggulan tersendiri. Para siswa tetap dapat belajar sambil membantu orang tua, khususnya di kawasan perkebunan yang jauh dari pusat pendidikan.

Ke depan, SIKK berencana memperluas jangkauan program ini agar dapat mencakup lebih banyak peserta didik, termasuk mereka yang sudah bekerja namun belum menyelesaikan pendidikan menengah.

Hal senada disampaikan Kepala SMAN 1 Ternate, Sabaria Umahuk. Ia mengungkapkan bahwa sekolahnya telah ditunjuk sebagai sekolah induk yang akan berkolaborasi dengan tiga sekolah mitra di Maluku Utara, yakni SMAN 1 Halmahera Utara, SMAN 1 Pulau Morotai, dan SMAN 2 Halmahera Timur.

Menurut Sabaria, kolaborasi ini menjadi peluang besar untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

“Dengan dukungan pemerintah daerah dan sinergi antarsekolah, kami optimistis PJJ mampu menekan angka ATS sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kami,” ujar Sabaria.

Dukungan juga datang dari Jawa Barat. Kepala SMAN 2 Padalarang, Kicky Eceu Wardani, menyatakan pihaknya siap mengimplementasikan PJJ dengan bekal pengalaman mengelola program SMA Terbuka.

Kicky menilai PJJ sangat relevan untuk menjangkau siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka, termasuk mereka yang sempat putus sekolah.

“Fokus kami adalah mengajak mereka kembali ke dunia pendidikan. Dengan koordinasi bersama dinas pendidikan, kami optimistis program ini berjalan efektif,” ujarnya.

Menanggapi berbagai kesiapan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan bahwa tantangan utama ke depan adalah mengintegrasikan PJJ dengan konsep pembelajaran mendalam.

Menurut Mendikdasmen Mu'ti, pendidikan tidak hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter dan penguatan kompetensi siswa secara menyeluruh.

“Sekolah induk dan mitra memiliki peran penting, bukan hanya menekan ATS, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Ini langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas,” kata Mendikdasmen Mu’ti.

Dalam implementasinya, PJJ didukung oleh platform digital “Rumah Pendidikan” yang memungkinkan proses belajar berlangsung fleksibel. Melalui aplikasi ini, siswa dan guru dapat mengakses serta mengunggah materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja.

Program PJJ jenjang pendidikan menengah sendiri ditujukan khusus bagi anak usia 16 hingga 18 tahun yang putus sekolah. Meski berbasis jarak jauh, program ini tetap merupakan jalur pendidikan formal dengan standar yang setara dengan SMA reguler.

Melalui perluasan PJJ, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan akses.

(BKHM Setjen Kemendikdasmen)

Berbagi :