Resmi Diluncurkan! PJJ SMA/SMK Diperluas ke 34 Provinsi, 3.500 Anak Putus Sekolah Ditargetkan Kembali Belajar

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang pendidikan menengah ke 34 provinsi di Indonesia. (Foto: BKHM Setjen Kemendikdasmen)

Editor: Endro Yuwanto

GEBRAK.ID; TANGERANG – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang pendidikan menengah ke 34 provinsi di Indonesia. Program ini ditargetkan mampu mengembalikan sedikitnya 3.500 anak tidak sekolah (ATS) agar kembali mengakses pendidikan yang layak.

Peluncuran program skala penuh ini dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (23/4/2026).

Dalam sambutannya, Mendikdasmen Mu’ti menyatakan bahwa PJJ menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia tetap mendapatkan pendidikan bermutu tanpa terhalang kondisi geografis, ekonomi, maupun sosial.

“Pendidikan tidak lagi hanya berlangsung di ruang kelas. Ini adalah proses yang harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini belum terlayani,” ujar Mendikdasmen Mu’ti.

Menjangkau yang tak Terjangkau

Program ini merupakan kelanjutan dari uji coba PJJ pada 2025 yang menyasar anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kini, cakupannya diperluas secara nasional dengan pendekatan lebih sistematis dan terintegrasi.

Menurut Mendikdasmen Mu’ti, pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama keberhasilan PJJ. Pemerintah bahkan tengah menyiapkan studio pembelajaran digital agar guru-guru terbaik dapat mengajar secara real-time ke berbagai daerah.

Salah satu inovasi yang diandalkan adalah platform digital Rumah Pendidikan yang dirancang sebagai super aplikasi pembelajaran.

“Implementasi PJJ tidak hanya soal akses, tetapi juga harus membentuk karakter dan kompetensi. Peran guru tetap krusial dalam menjaga keseimbangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai,” jelas Mendikdasmen Mu'ti.

Fokus Daerah 3T dan Wilayah Rentan

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyebutkan bahwa perluasan PJJ merupakan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.

Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, jumlah ATS di jenjang menengah saat ini mencapai sekitar 1,13 juta dari total 4 juta ATS secara nasional.

“PJJ diprioritaskan untuk daerah 3T, wilayah dengan angka ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri,” ungkap Tatang.

Program ini juga menyasar anak usia 16 hingga 18 tahun yang tidak lagi berada dalam sistem pendidikan formal.

Libatkan Puluhan Sekolah Induk dan Mitra

Pada tahun 2026, implementasi PJJ akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang berperan sebagai pusat koordinasi di luar negeri. Sekolah induk bertanggung jawab atas penyediaan guru, materi pembelajaran, hingga penerbitan ijazah.

Selain itu, sebanyak 62 sekolah mitra juga dilibatkan sebagai pusat layanan belajar di daerah, termasuk menyediakan fasilitas belajar luring dan pendampingan tutor bagi siswa.

Sebelumnya, pada tahap uji coba 2025, program ini menggandeng SMAN 2 Padalarang sebagai salah satu sekolah induk di dalam negeri.

Harapan Jadi Model Pendidikan Inklusif

Kemendikdasmen berharap sekolah-sekolah pionir dalam program ini dapat menjadi contoh praktik terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia.

Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis teknologi, pemerintah optimistis PJJ mampu menjadi solusi konkret untuk mengurangi angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

(BKHM Setjen Kemendikdasmen)