Target 25 Ribu Koperasi dalam 3 Bulan, Strategi Ekonomi atau Manuver Politik Pemerintah?

Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: Setneg.go.id)

Editor: A Rayyan K

GEBRAK.ID; JAKARTA — Ambisi besar pemerintah untuk membangun puluhan ribu koperasi dalam waktu singkat memunculkan perhatian publik. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 Koperasi Merah Putih hanya dalam kurun dua hingga tiga bulan ke depan.

Pernyataan itu disampaikan saat agenda peletakan batu pertama proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa program ini bukan sekadar konsep, melainkan langkah konkret untuk memperkuat ekonomi berbasis rakyat secara masif.

“Dalam waktu dekat kita resmikan 1.000 koperasi terlebih dahulu. Setelah itu, dalam dua hingga tiga bulan, targetnya lebih dari 25.000 koperasi akan berdiri,” ujar Prabowo, Rabu (29/4/2026).

Target tersebut langsung memantik diskursus. Selain dianggap ambisius, percepatan pembangunan koperasi dalam jumlah besar juga dinilai sarat pesan politik, terutama dalam konteks penguatan basis ekonomi di tingkat desa.

Instrumen Ekonomi Sekaligus Konsolidasi Basis

Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan strategis yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan total 80.000 koperasi berdiri di seluruh Indonesia.

Secara konsep, koperasi ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa. Tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga dilengkapi infrastruktur seperti gudang, cold storage, hingga kendaraan distribusi.

Langkah ini diproyeksikan mampu memotong rantai distribusi yang panjang, terutama untuk komoditas pangan. Dengan demikian, harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat diharapkan lebih stabil dan terjangkau.

Namun di sisi lain, skala besar dan kecepatan implementasi program ini memunculkan pertanyaan: apakah ini murni kebijakan ekonomi atau sekaligus strategi memperkuat pengaruh politik di akar rumput?

Penguatan koperasi di desa secara tidak langsung berpotensi membangun loyalitas masyarakat terhadap pemerintah, terutama jika manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil dan petani.

Ambisi Besar, Tantangan tak Kecil

Prabowo bahkan menantang publik untuk melihat sejarah global. Ia mempertanyakan apakah pernah ada negara yang mampu membangun puluhan ribu koperasi dalam waktu singkat.

“Silakan dicek dalam sejarah dunia, apakah ada 25 ribu atau 30 ribu koperasi bisa dibangun dalam satu tahun,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme tinggi pemerintah. Namun, sejumlah pengamat menilai tantangan di lapangan tidak sederhana, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, tata kelola koperasi, hingga potensi tumpang tindih dengan program ekonomi lainnya.

Selain itu, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi juga kualitas pengelolaan dan keberlanjutan operasionalnya.

Digitalisasi dan Kedaulatan Ekonomi Desa

Pemerintah menyebut, Koperasi Merah Putih akan mengusung sistem digitalisasi dalam tata kelola niaga. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi distribusi barang.

Di sektor lain, koperasi juga akan berperan dalam penyaluran pupuk, layanan keuangan mikro, hingga mendukung sektor perikanan melalui penyediaan fasilitas penyimpanan dingin.

Jika berjalan sesuai rencana, program ini berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi desa dan mempercepat target kedaulatan pangan serta energi nasional.

Namun, publik tetap menanti bagaimana implementasi di lapangan. Apakah target ambisius ini akan berujung pada transformasi ekonomi nyata, atau justru menjadi proyek besar dengan risiko keberlanjutan?

Yang jelas, langkah ini menandai babak baru dalam kebijakan ekonomi nasional—di mana koperasi kembali ditempatkan sebagai instrumen utama, bukan hanya ekonomi, tetapi juga strategi pembangunan berbasis masyarakat.

(Sumber: siaran YouTube Sekretariat Kabinet)