Pemerintah Masuk Fase Pemulihan Pascabencana Sumatera, Infrastruktur dan Layanan Publik Mulai Normal

Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (12/5/2026). (Foto: Humas Kemendagri)

Editor: Sulistio

GEBRAK.ID; JAKARTA — Pemerintah memastikan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki fase baru. Setelah melewati masa tanggap darurat, fokus penanganan mulai diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, sebagian besar wilayah terdampak kini sudah berada pada tahap transisi menuju pemulihan.

Hal itu disampaikan Tito usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

“Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi menuju pemulihan,” kata Tito.

Menurut Tito, untuk wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masa transisi hampir selesai. Sementara Aceh masih mendapat sedikit perpanjangan sebelum nantinya masuk penuh ke tahap pemulihan.

Tito menjelaskan sejumlah layanan dasar masyarakat mulai kembali normal. Pemerintahan daerah di kawasan terdampak sudah kembali berjalan, termasuk layanan rumah sakit yang kini beroperasi normal di hampir seluruh kabupaten.

Meski begitu, beberapa fasilitas kesehatan di tingkat desa seperti puskesmas pembantu masih dalam tahap perbaikan. Pemerintah juga masih fokus membuka akses menuju wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat kerusakan jalan dan jembatan.

“Pasokan listrik hampir seluruhnya sudah pulih, kecuali di beberapa wilayah yang akses jalannya masih terputus. Untuk sementara kami siapkan genset,” ujar Tito.

Selain listrik, distribusi bahan bakar minyak melalui SPBU, layanan internet, hingga konektivitas jalan nasional dan jembatan utama kini juga sudah kembali berfungsi. Kondisi tersebut dinilai sangat penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi warga.

Di sektor pendidikan, pemerintah mengklaim aktivitas belajar mengajar sudah kembali berjalan 100 persen. Namun, sejumlah sekolah masih membutuhkan rehabilitasi agar proses belajar berlangsung lebih layak dan aman.

“Proses belajar sudah berjalan, tetapi memang ada sekolah yang kondisinya belum ideal dan sedang diprioritaskan untuk diperbaiki,” kata Tito.

Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah pusat telah menggelontorkan tambahan transfer anggaran sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak.

Dana tersebut telah disalurkan bertahap sejak Februari hingga April 2026 dan kini berada di pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota guna mendukung berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.

“Sudah ditransfer semua, totalnya Rp10,6 triliun. Sekarang tinggal bagaimana penggunaannya dikawal agar cepat dan tepat sasaran,” ujar Tito menjelaskan.

Selain bantuan transfer daerah, sejumlah kementerian juga mengalokasikan dukungan khusus. Kementerian Pertanian misalnya menyiapkan pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat banjir dan longsor. Sementara Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terus mempercepat pembangunan hunian sementara dan bantuan dana tunggu hunian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah bahkan tengah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Program pemulihan tersebut ditargetkan berjalan hingga tahun 2028.

Tak hanya layanan publik, progres pemulihan infrastruktur juga menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan data Satgas PRR per 11 Mei 2026, sekitar 94 persen dari total 2.421 ruas jalan daerah yang rusak kini sudah dapat digunakan secara fungsional.

Sementara itu, sekitar 67 persen dari total 1.181 jembatan daerah terdampak juga telah kembali beroperasi. Adapun jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya rusak kini diklaim sudah 100 persen berfungsi.

Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan perbaikan infrastruktur kini tinggal difokuskan pada penyempurnaan permanen agar lebih tahan terhadap risiko bencana di masa mendatang.

“Kondisi di lapangan sudah menunjukkan progres signifikan dan hampir tuntas. Tinggal beberapa proses permanen yang membutuhkan waktu lebih panjang,” ujar Amran.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pemerintah akan memastikan seluruh infrastruktur terdampak dapat pulih sepenuhnya agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kembali normal.

(Sumber: Satgas PRR)

Berbagi :