Thailand Hentikan Bebas Visa 60 Hari Mulai 2026, Wisatawan Wajib Lewat Seleksi Ketat

Suasana Pantai Pattaya thailand. (Foto: Freepik)

Editor: Devona R

GEBRAK.ID; JAKARTA – Pemerintah Thailand secara resmi akan mengakhiri kebijakan bebas visa selama 60 hari bagi wisatawan mancanegara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari transformasi besar sektor pariwisata Negeri Gajah Putih yang ingin mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas kunjungan.

Kebijakan baru yang mulai berlaku pada tahun 2026 ini menandai berakhirnya era kemudahan akses masuk bagi turis asing. Sebagai gantinya, Thailand akan menerapkan sistem seleksi ketat yang mencakup pemeriksaan kondisi keuangan, sumber investasi, serta dokumen pendukung lainnya.

Alasan di Balik Pencabutan Bebas Visa

Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Surasak Phancharoenworakul, menjelaskan bahwa keputusan strategis ini sejalan dengan visi pemerintah yang ingin mendorong pariwisata berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Global Sustainable Tourism Conference (GSTC) 2026 yang berlangsung pekan ini.

“Konsep pariwisata berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi juga keamanan. Kami ingin wisatawan yang datang benar-benar membawa manfaat, bukan potensi masalah,” tegas Surasak dalam sambutannya di konferensi yang diikuti lebih dari 700 peserta dari 30 hingga 50 negara.

Para peserta GSTC 2026 berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pembuat kebijakan, pelaku industri pariwisata, jaringan masyarakat sipil, hingga pakar keberlanjutan global. Acara ini menjadi momentum penting bagi Thailand untuk mengumumkan perubahan haluan kebijakan visanya.

Mekanisme Seleksi Wisatawan yang Lebih Ketat

Menurut Surasak, Kementerian Luar Negeri Thailand bersama aparat keamanan telah mengevaluasi kebijakan bebas visa 60 hari yang sebelumnya diuji coba. Hasil evaluasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menghasilkan rekomendasi untuk kembali ke skema visa konvensional.

“Usulan awalnya adalah menghentikan bebas visa untuk semua negara dan kembali ke skema visa sebelumnya, sekaligus mengembangkan kategori visa baru yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara,” ungkapnya.

Dalam usulan yang akan segera diajukan ke kabinet tersebut, setiap wisatawan asing yang ingin memasuki Thailand wajib memenuhi sejumlah persyaratan ketat, antara lain:

1. Pemeriksaan kondisi keuangan minimal yang ditentukan

2. Verifikasi sumber investasi (jika berkaitan dengan bisnis)

3. Kelengkapan dokumen pendukung seperti tiket pulang pergi dan bukti akomodasi

4. Screening latar belakang melalui sistem keamanan terintegrasi

Fokus pada Penindakan Pelanggaran

Pemerintah Thailand juga akan menyoroti potensi pelanggaran yang kerap dilakukan warga asing, termasuk upaya menghindari kewajiban perpajakan selama berada di Negeri Gajah Putih.

“Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan visa atau hukum yang berlaku, tindakan tersebut akan dianggap ilegal dan akan ditindak tegas oleh otoritas keimigrasian dan kepolisian Thailand,” tegas Surasak dengan nada keras.

Langkah ini merespons maraknya kasus warga asing yang menyalahgunakan fasilitas bebas visa untuk bekerja ilegal, menjalankan bisnis tanpa izin, atau bahkan terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional.

Dampak terhadap Pariwisata Thailand

Keputusan kontroversial ini diprediksi akan berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata Thailand yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung perekonomian. Pada 2025, Thailand mencatatkan lebih dari 40 juta kunjungan wisatawan mancanegara, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai sekitar 20 persen.

Namun, pemerintah Thailand tampak berani mengambil risiko demi menghasilkan ekosistem pariwisata yang lebih berkualitas. Surasak optimistis bahwa wisatawan dengan daya beli tinggi dan kepatuhan terhadap aturan akan tetap menjadikan Thailand sebagai destinasi utama.

“Kami tidak anti-turis. Kami hanya ingin turis yang bertanggung jawab. Mereka yang datang untuk menikmati keindahan budaya dan alam Thailand, bukan yang datang dengan niat melanggar hukum,” imbuhnya.

Persatuan Hotel Thailand (THA) menyambut baik kebijakan ini, meskipun mengakui akan ada masa transisi yang sulit. “Dalam jangka panjang, ini akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi semua pihak, termasuk wisatawan yang patuh pada aturan,” ujar perwakilan THA.

Perbandingan dengan Kebijakan Negara Tetangga

Langkah Thailand ini kontras dengan kebijakan sejumlah negara di Asia Tenggara yang justru melonggarkan akses visa untuk menarik lebih banyak wisatawan pasca-pandemi. Malaysia, Singapura, dan Vietnam masih mempertahankan atau bahkan memperluas fasilitas bebas visa untuk negara-negara tertentu.

Indonesia melalui kebijakan Bali, misalnya, justru menerapkan pungutan wisatawan asing sebesar Rp150.000 untuk mendanai pelestarian budaya dan lingkungan, tanpa memberlakukan seleksi administratif serumit Thailand.

Dengan perubahan kebijakan ini, Thailand yang selama ini dikenal sebagai “negeri senyum” mungkin akan menghadapi tantangan dalam mempertahankan citranya sebagai destinasi ramah wisatawan. Namun pemerintah setempat tampaknya lebih fokus pada keberlanjutan jangka panjang.

Jadwal Implementasi dan Langkah Selanjutnya

Surasak memastikan bahwa usulan penghentian bebas visa 60 hari akan segera diajukan ke kabinet Thailand dalam waktu dekat. Jika disetujui, mekanisme baru ini akan diimplementasikan secara bertahap mulai awal tahun 2026.

“Kami akan memberikan masa transisi yang cukup bagi para pemangku kepentingan untuk beradaptasi. Sosialisasi kepada kedutaan besar negara sahabat dan maskapai penerbangan juga akan dilakukan secara masif,” jelasnya.

Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand bersama Kementerian Luar Negeri dan aparat keamanan akan membentuk tim khusus untuk menyusun detail teknis, termasuk besaran syarat keuangan minimal dan daftar negara yang terkena dampak langsung.

Bagi wisatawan yang sudah merencanakan liburan ke Thailand pasca-2026, disarankan untuk segera mengurus visa melalui jalur resmi kedutaan atau konsulat Thailand terdekat. Proses pengajuan visa diperkirakan memakan waktu 5-10 hari kerja dengan biaya yang bervariasi tergantung jenis visa.

Dengan dihentikannya kebijakan bebas visa 60 hari, Thailand memasuki babak baru dalam sejarah pariwisatanya. Dunia kini menanti apakah langkah berani ini akan menjadi preseden bagi negara-negara lain yang bergulat antara menarik wisatawan dan menjaga keamanan serta keberlanjutan.

(berbagai sumber)