 |
| Suku bunga KPR tetap 5 persen walaupun BI Raye naik menjadi 5,75 persen. ( Foto: kementerian PKP) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID, JAKARTA– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,75 persen tidak akan membebani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi. Pemerintah menjamin bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tetap 5 persen flat hingga masa cicilan berakhir.
Kepastian tersebut disampaikan Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara usai menggelar pertemuan dengan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).
Menurut Ara, pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau di tengah perubahan kondisi ekonomi dan kenaikan suku bunga acuan.
"Kita tahu BI Rate ada peningkatan, tapi kita pastikan sesuai arahan Presiden Prabowo, negara hadir men-support rakyatnya dalam konteks perumahan. Untuk rumah subsidi tetap 5 persen," kata Ara.
KPR 40 Tahun Masih Dikaji
Selain membahas dampak kenaikan BI Rate, pertemuan tersebut juga menyinggung usulan perpanjangan tenor KPR menjadi hingga 40 tahun.
Gagasan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh sebagai salah satu solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah memiliki rumah.
Dengan masa cicilan yang lebih panjang, besaran angsuran bulanan diharapkan menjadi lebih ringan sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah pertama.
Ara mengatakan Danantara memberikan dukungan terhadap rencana tersebut, meski skema pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah dan sektor perbankan.
Pengamat properti menilai tenor yang lebih panjang dapat memperluas akses kepemilikan rumah, namun implementasinya tetap harus memperhatikan kemampuan bayar debitur dan risiko pembiayaan jangka panjang agar tetap sehat bagi industri perbankan.
Program Gentengisasi Didorong
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga membahas program gentengisasi atau dorongan penggunaan atap genteng pada rumah-rumah di Indonesia.
Menurut Ara, program tersebut telah mendapat dukungan dari sektor perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong penggunaan material bangunan dalam negeri.
"Soal gentengisasi kami mendapat dukungan dari perbankan, khususnya dari BRI," ujarnya.
6.000 Rusun Subsidi BUMN Siap Dipasarkan
Kabar lain yang disampaikan Ara adalah rencana peluncuran rumah susun (rusun) subsidi siap huni milik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebanyak sekitar 6.000 unit rusun yang telah tersedia akan segera dipasarkan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang telah disiapkan pemerintah.
"Rusun subsidi yang sudah ready stock jumlahnya ada sekitar 6.000-an bisa segera dinikmati oleh masyarakat," kata Ara.
Meski demikian, pemerintah belum mengungkap lokasi maupun jadwal resmi peluncuran proyek tersebut.
Pemerintah Perluas Akses Hunian Terjangkau
Langkah mempertahankan bunga KPR subsidi di level 5 persen, mengkaji tenor hingga 40 tahun, serta menyiapkan ribuan rusun subsidi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di sektor perumahan.
Di tengah kenaikan BI Rate yang berpotensi meningkatkan biaya pinjaman komersial, pemerintah berupaya memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki kesempatan memperoleh hunian layak dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendukung target pembangunan jutaan rumah, mengurangi backlog perumahan nasional, serta mendorong pertumbuhan sektor properti yang memiliki efek berganda terhadap industri konstruksi, bahan bangunan, dan penyerapan tenaga kerja.
( berbagai sumber)