 |
| Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa subsidi dan bansos ke depan tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan melalui direct cash transfer atau bantuan tunai langsung. (Foto:istimewa) |
Editor:Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA– Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam skema penyaluran bantuan sosial (bansos). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa subsidi dan bansos ke depan tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan melalui direct cash transfer atau bantuan tunai langsung.
Menurut Luhut, berdasarkan penghitungan yang dilakukan pemerintah, rata-rata nilai bantuan yang diterima setiap penerima manfaat mencapai Rp5,4 juta per orang. Penyaluran tersebut nantinya akan didukung teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) agar lebih tepat sasaran.
AI Akan Kelompokkan Penerima Bansos
Luhut menjelaskan pemanfaatan AI menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan yang sedang dipersiapkan. Teknologi tersebut akan digunakan untuk mengelompokkan penerima bantuan berdasarkan data yang telah terintegrasi.
"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata semua bansos itu dengan cash transfer ada Rp5,4 juta per orang dan nanti akan dikelompokkan dengan AI," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan menjadi lebih akurat sekaligus meminimalkan potensi kesalahan sasaran maupun kebocoran anggaran.
KUR UMKM Juga Akan Memanfaatkan AI
Transformasi digital tidak hanya diterapkan pada bansos. Pemerintah juga berencana menggunakan AI dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Luhut, sistem Government Technology (GovTech) akan memungkinkan pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai profil dan rekam jejak calon penerima KUR sehingga penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih tepat.
Digital Single ID Ditargetkan Hadir Akhir 2026
Sebagai bagian dari reformasi layanan publik, pemerintah menargetkan hadirnya Digital Single ID yang mengintegrasikan berbagai data masyarakat pada akhir 2026.
Luhut menilai sistem identitas digital tunggal tersebut akan membuat seluruh penyaluran bansos dan subsidi berbasis transfer tunai menjadi lebih terarah (targeted). Selain meningkatkan akurasi penerima manfaat, sistem ini juga diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran dalam jumlah signifikan.
Transformasi Menuju Pemerintahan Digital
Pemanfaatan AI dan Digital Single ID merupakan bagian dari agenda digitalisasi pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin membangun sistem pelayanan publik yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis data sehingga kebijakan sosial maupun ekonomi dapat dijalankan secara lebih efektif.
( berbagai sumber)