Editor: Devona R
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari. (Foto: BGN/Antara)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Seluruh dapur MBG akan diaudit, sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) berpotensi dihentikan operasionalnya.
Langkah tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
Menurut Agustina, masa libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan menyeluruh tanpa mengganggu distribusi makanan kepada para siswa.
"Kami memanfaatkan momentum libur sekolah untuk menghentikan sementara dan mengaudit seluruh dapur. Harapannya, ketika anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik, lebih rapi, dan sistem pendataannya semakin akurat," kata Agustina di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Agustina menjelaskan bahwa salah satu fokus utama BGN saat ini adalah penyempurnaan data penerima manfaat. Selama ini, ketepatan data dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas distribusi program MBG di berbagai daerah.
BGN juga mulai berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dan instansi yang telah memiliki basis data penerima manfaat guna memastikan bantuan gizi tersalurkan secara tepat sasaran.
Tak hanya itu, hasil audit nantinya akan menjadi dasar bagi BGN untuk melakukan penataan ulang sistem insentif bagi pengelola SPPG. Skema yang selama ini memberikan nilai insentif seragam dinilai perlu dievaluasi agar lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Agustina mencontohkan, saat ini dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun 500 penerima manfaat masih menerima besaran insentif yang sama. Ke depan, mekanisme tersebut akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan yang diberikan.
"Kalau nanti data penerima manfaat sudah valid, maka penetapan insentif akan lebih proporsional. Tidak semua menerima nominal yang sama seperti sebelumnya," ujar Agustina.
Selain mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, BGN juga akan memasukkan indikator kualitas makanan, keamanan pangan, serta kepatuhan terhadap standar operasional sebagai dasar penilaian.
Menurut Agustina, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas gizi dan keamanan makanan yang diterima masyarakat.
Karena itu, lanjut Agustina, tidak menutup kemungkinan akan ada penggabungan atau penyesuaian sejumlah SPPG dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
Langkah audit total ini menjadi bagian dari komitmen BGN untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat ketika tahun ajaran baru dimulai.
(Sumber: BGN)