Editor: A. Rayyan K
Sejumlah diaspora Indonesia yang terdiri dari pelajar, pekerja, profesional, dan elemen masyarakat sipil mendeklarasikan pembentukan Blok Politik Alternatif di Amsterdam, Belanda, Rabu (17/6/2026). Dalam deklarasi tersebut, mereka juga mendaulat jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin konsolidasi gerakan bersama Gerakan Reset Indonesia, Indonesia Baru, serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya. (Foto: DocWatchdoC)
GEBRAK.ID; AMSTERDAM – Sejumlah elemen masyarakat sipil Indonesia yang bermukim di Belanda mendeklarasikan pembentukan Blok Politik Alternatif sebagai upaya menghadirkan ruang politik baru di tengah meningkatnya kekecewaan terhadap sistem politik nasional.
Deklarasi yang dibacakan di Amsterdam pada Rabu (17/6/2026) itu diikuti oleh berbagai unsur diaspora Indonesia, mulai dari pelajar, pekerja, profesional, hingga komunitas masyarakat sipil. Dalam momentum tersebut, mereka juga mendaulat jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin proses konsolidasi bersama Gerakan Reset Indonesia, Indonesia Baru, serta kelompok masyarakat sipil lain yang memiliki visi serupa.
Para penggagas deklarasi menilai Indonesia tengah menghadapi krisis representasi politik yang semakin serius. Menurut mereka, partai politik saat ini lebih banyak berfungsi sebagai kendaraan elite dan pemilik modal dibanding menjadi saluran aspirasi masyarakat.
"Dengan izin dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan sikap politik melalui Konsolidasi Pembentukan Blok Politik Alternatif serta mendaulat Saudara Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin konsolidasi tersebut bersama Gerakan Reset Indonesia, Indonesia Baru, dan berbagai elemen masyarakat sipil yang sejalan dengan misi ini," demikian bunyi pembukaan deklarasi tersebut.
Soroti Penurunan Kualitas Demokrasi
Dalam naskah deklarasi, para peserta menyinggung menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Mereka mengutip data Varieties of Democracy (V-Dem) yang menunjukkan indeks demokrasi Indonesia berada di angka 0,30, yang disebut sebagai titik terendah sepanjang era Reformasi.
Kondisi tersebut dinilai bukan hanya disebabkan oleh kepemimpinan pemerintahan tertentu, melainkan merupakan gejala kerusakan sistem politik yang lebih mendasar.
Deklarasi itu juga menegaskan bahwa fenomena golongan putih (golput) dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap sistem politik yang dinilai gagal melakukan pembenahan internal. Namun demikian, para penggagas menilai golput tidak cukup untuk mendorong perubahan.
"Masyarakat membutuhkan transformasi struktural yang mendasar, bukan sekadar perubahan kosmetik," demikian salah satu poin dalam deklarasi.
Masyarakat Sipil Dinilai Harus Memimpin Perubahan
Deklarasi Amsterdam turut mengutip hasil penelitian akademisi Vedi Hadiz dan Richard Robison dalam buku Oligarchy and the End of Reformasi yang menyebut oligarki pasca-Reformasi justru semakin menguat di dalam institusi demokrasi.
Atas dasar itu, para deklarator berpandangan bahwa perubahan politik perlu dipimpin oleh masyarakat sipil yang terorganisasi melalui sebuah Blok Politik Alternatif.
Mereka menyebut wadah tersebut diproyeksikan menjadi ruang konsolidasi kekuatan rakyat untuk merebut kembali ruang politik secara demokratis sekaligus mempersiapkan pembentukan partai politik alternatif dalam jangka panjang.
Alasan Memilih Dandhy Dwi Laksono
Dalam deklarasi tersebut, Dandhy Dwi Laksono dipilih bukan sebagai calon presiden maupun figur yang diposisikan sebagai penyelamat bangsa. Para deklarator menegaskan bahwa penunjukan Dandhy semata-mata bertujuan memimpin fase awal konsolidasi gerakan masyarakat sipil.
"Kami tidak mendaulat Dandhy sebagai calon presiden. Kami juga tidak menjadikannya mesias politik ataupun pemilik gerakan. Kami mendukung Dandhy karena diperlukan titik awal untuk membangun kerja kolektif yang terorganisasi," demikian isi deklarasi.
Rekam jejak Dandhy selama bertahun-tahun sebagai jurnalis investigasi dan aktivis sosial menjadi salah satu pertimbangan utama. Ia dinilai konsisten mengangkat berbagai isu publik, membangun jejaring advokasi warga di berbagai daerah, menjaga independensi dari partai politik, serta mampu menjembatani beragam kelompok masyarakat sipil.
Tiga Agenda Utama Deklarasi
Deklarasi Amsterdam memuat tiga agenda utama yang akan menjadi arah gerakan.
Pertama, menyatakan Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat politik sehingga diperlukan pembentukan Blok Politik Alternatif sebagai instrumen koreksi terhadap sistem politik yang ada.
Kedua, mendorong konsolidasi gerakan rakyat melalui penyelenggaraan Kongres Rakyat yang berlangsung secara demokratis dan damai. Kongres tersebut direncanakan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari gerakan koperasi, masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, komunitas keagamaan, pelajar hingga mahasiswa.
Forum itu diharapkan menghasilkan pakta perjuangan, manifesto politik, struktur organisasi, serta arah perjuangan Blok Politik Alternatif ke depan.
Ketiga, mengajak masyarakat sipil di berbagai daerah, termasuk diaspora Indonesia di luar negeri, untuk menggelar deklarasi serupa dan membangun konsolidasi gerakan sesuai wilayah masing-masing.
Ajak Publik Berpartisipasi
Sebagai tindak lanjut deklarasi, para penggagas mengajak masyarakat untuk ikut terlibat melalui berbagai cara, antara lain membuat pernyataan sikap bersama komunitas, mengunggah video dukungan di media sosial, menyelenggarakan diskusi publik, hingga membangun konsolidasi di tingkat akar rumput.
Gerakan tersebut juga mengampanyekan sejumlah tagar di media sosial, yakni #BlokPolitikAlternatif, #ResetIndonesia, #DandhyAdalahKita, dan #DaulatDandhy.
Deklarasi ini digagas oleh Lingkar Interaksi Indonesia Belanda bersama berbagai elemen masyarakat sipil Indonesia yang berada di Belanda sebagai bagian dari upaya membangun konsolidasi politik berbasis masyarakat sipil di tingkat nasional maupun diaspora.
(Sumber: Siaran Pers Lingkar Interaksi Indonesia Belanda)