 |
| BGN akan pangkas jumlah penerima manfaat hingga 8 juta orang dengan sasaran prioritas pada kelompok yang paling membutuhkan secara medis dan ekonomi. (Foto: BGN) |
GEBRAK.ID; JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan penajaman terhadap program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) menyongsong tahun anggaran 2027. Di tengah kebijakan efisiensi yang digalakkan pemerintah, BGN mengisyaratkan akan adanya pemangkasan jumlah penerima manfaat hingga 8 juta orang, dengan sasaran prioritas pada kelompok yang paling membutuhkan secara medis dan ekonomi.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan refocusing anggaran. Langkah ini merupakan respons atas pagu indikatif yang diterima sebesar Rp 270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima sesuai surat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas .
"Tadi sebenarnya saya menyampaikan itu proses yang biasa ya. Namun, beberapa hal sudah kami exercise. Yang jelas akan ada efisiensi lagi," ujar Agustina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Prioritas 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Salah satu landasan utama refocusing ini adalah hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Agustina menjelaskan bahwa intervensi gizi yang paling efektif secara teknis adalah pada periode emas, yakni dari usia kandungan hingga 1.000 hari pertama kelahiran, serta dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun.
Dengan logika ini, BGN berencana untuk tidak lagi menyasar kelompok Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya mereka yang dinilai berada pada kondisi ekonomi kelas atas.
"Contoh gampang, untuk SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000, yang high class itu tidak perlu lagi," tegas Agustina.
Ia memproyeksikan kebijakan ini akan mengurangi beban penerima manfaat sekitar 8 juta jiwa. Meski demikian, angka final tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Penataan Ulang Dapur MBG & Insentif
Refocusing ini tidak hanya berhenti pada penerima manfaat, tetapi juga berdampak pada tata kelola lapangan. BGN akan melakukan penataan ulang terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Agustina mengakui bahwa kebijakan sebelumnya yang memberikan insentif tetap Rp 6 juta per hari tanpa melihat jumlah porsi dinilai boros.
"Yang dulu, penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta. Ke depannya, insentif tidak akan lagi model seperti itu karena cenderung lebih boros keuangan negara," jelasnya.
Pemerintah berencana untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG selama masa libur sekolah, sehingga ketika tahun ajaran baru dimulai, tata kelola diharapkan sudah lebih rapi.
Anggaran Tetap di Pos Pendidikan & Kesehatan
Meskipun terjadi efisiensi dan refocusing, Arumsari menegaskan bahwa sumber pendanaan MBG hingga tahun 2027 masih murni berasal dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan. Hal ini memastikan bahwa program intervensi gizi nasional tetap berjalan meskipun dengan sasaran yang lebih tajam .
"Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan dan kesehatan," jelas Agustina di hadapan awak media.
(Sumber: BGN)