Editor: Devona R
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Nonformal, dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam Konferensi Centre Policy Research Network (CPRN) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 9–11 Juni 2026 di Jakarta. (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Upaya Indonesia dalam mempercepat transformasi digital pendidikan anak usia dini mulai mendapat perhatian di tingkat regional. Dalam Konferensi Centre Policy Research Network (CPRN) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 9–11 Juni 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membagikan praktik baik digitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dinilai berhasil memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai daerah.
Forum yang digelar bersama SEAMEO CECCEP dan SEAMEO Secretariat itu menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan berbasis data diterapkan secara nyata di lapangan.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Nonformal, dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa transformasi digital yang dijalankan pemerintah tidak sekadar menghadirkan perangkat teknologi ke sekolah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dibangun berdasarkan hasil penelitian dan kebutuhan nyata satuan pendidikan.
"Kami ingin menghubungkan kebijakan, penelitian, dan praktik. Karena itu, setiap langkah digitalisasi PAUD sedang kami bangun di atas data lapangan dan kebutuhan nyata di sekolah," ujar Gogot dalam pemaparannya.
Dalam sesi bertema Evidence-Based Inclusive Digital Learning in Indonesia's Early Childhood Education, Kemendikdasmen memaparkan hasil empat studi nasional yang melibatkan lebih dari 67.000 responden dari 38 provinsi. Penelitian tersebut mencakup survei tata kelola sekolah, kepala sekolah, guru, hingga kunjungan lapangan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi digitalisasi PAUD di Indonesia.
Hasil riset menunjukkan berbagai capaian signifikan sepanjang 2025. Sebanyak 63.842 sekolah telah menerima perangkat Interactive Flat Panel (IFP), sementara 64.191 sekolah mendapatkan laptop dan perangkat penyimpanan data untuk menunjang pembelajaran. Selain itu, 168 sekolah di wilayah terpencil berhasil memperoleh akses internet sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan.
Program tersebut akan terus diperluas pada 2026. Pemerintah menargetkan lebih dari 2.300 sekolah tambahan memperoleh dukungan teknologi, termasuk penyediaan panel surya untuk daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Data yang dipaparkan menunjukkan 99,1 persen guru peserta pelatihan mengaku mengalami peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Sementara itu, 93,8 persen guru telah memanfaatkan perangkat IFP secara rutin dalam kegiatan belajar mengajar.
Kemendikdasmen juga mengembangkan platform Ruang Murid yang kini menyediakan ratusan materi interaktif PAUD. Menariknya, materi tersebut dapat diakses secara luring sehingga tetap dapat dimanfaatkan sekolah-sekolah di daerah dengan keterbatasan konektivitas internet.
Gogot menegaskan bahwa teknologi bukanlah pengganti aktivitas bermain yang menjadi inti pendidikan anak usia dini. Sebaliknya, teknologi berfungsi sebagai sarana pendukung untuk memperluas pengalaman belajar anak. "Teknologi dalam PAUD tidak dimaksudkan untuk menggantikan bermain. Teknologi kami gunakan untuk membantu anak mengeksplorasi hal-hal baru dan memperkaya pengalaman belajar mereka," katanya.
Paparan Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai peserta dan narasumber CPRN 2026 yang menilai pendekatan berbasis bukti dan data menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini sekaligus menunjukkan bahwa transformasi pendidikan nasional tidak hanya menjadi agenda domestik, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi negara-negara Asia Tenggara dalam mengembangkan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis riset, pemerintah berharap tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan berkualitas, termasuk mereka yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
(Sumber: Kemendikdasmen)