 |
| Gita Kurniawan. (Foto: infobanua.co.id) |
Demonstrasi selama ini dikenal sebagai instrumen rakyat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, hingga perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Jalanan menjadi ruang ekspresi bagi mereka yang merasa suaranya tidak cukup didengar melalui jalur-jalur formal.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena yang menarik sekaligus memunculkan tanda tanya. Partai-partai yang berada di lingkaran kekuasaan justru ikut turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi.
Fenomena ini menghadirkan sebuah paradoks dalam kehidupan demokrasi. Jika dahulu demonstrasi identik dengan kelompok oposisi atau masyarakat sipil yang mengkritik pemerintah, kini tidak jarang aksi massa justru digelar oleh kelompok yang memiliki akses langsung terhadap kekuasaan. Mereka turun ke jalan bukan untuk menolak kebijakan, melainkan untuk mendukung, membela, atau memperkuat kebijakan pemerintah.
Pertanyaannya sederhana. Jika kekuasaan sudah berada di tangan mereka, lalu kepada siapa demonstrasi itu ditujukan?
Dalam sistem demokrasi yang sehat, partai politik memiliki ruang yang sangat luas untuk memperjuangkan gagasan. Jalur parlemen, kabinet, rapat-rapat resmi, hingga berbagai mekanisme politik telah tersedia sebagai sarana menyampaikan sikap dan memperjuangkan kepentingan publik.
Ketika partai yang sedang berkuasa justru memilih memobilisasi massa ke jalan untuk memperkuat posisinya, muncul kesan bahwa demonstrasi tidak lagi semata menjadi alat perjuangan rakyat. Demonstrasi berpotensi bergeser menjadi instrumen pencitraan sekaligus konsolidasi kekuatan politik.
Tentu tidak ada yang salah dengan menyatakan dukungan terhadap suatu kebijakan. Itu merupakan hak setiap warga negara maupun organisasi politik. Namun, ketika aksi dukungan dilakukan secara besar-besaran oleh kelompok yang merupakan bagian dari kekuasaan, publik berhak mempertanyakan efektivitas dan urgensinya. Energi politik sebesar itu semestinya dapat diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hari ini rakyat lebih membutuhkan solusi atas tingginya biaya hidup, tersedianya lapangan kerja yang layak, perlindungan terhadap tenaga kerja, pelayanan publik yang berkualitas, serta kepastian hukum yang adil. Masyarakat menunggu kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan mereka, bukan sekadar pertunjukan kekuatan politik di ruang publik.
Lebih jauh lagi, budaya demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung kekuasaan berpotensi mengaburkan fungsi utama partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan negara. Partai seharusnya menjadi penyerap aspirasi masyarakat, pengawas jalannya pemerintahan, sekaligus perumus solusi atas berbagai persoalan bangsa. Ketika seluruh energi hanya difokuskan untuk membela kebijakan pemerintah, fungsi kontrol dan kritik yang konstruktif dikhawatirkan akan semakin melemah.
Demokrasi pada hakikatnya membutuhkan keseimbangan. Pemerintah memang memerlukan dukungan agar program-programnya dapat berjalan. Namun, pemerintah juga membutuhkan kritik agar tidak terjebak pada kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Partai politik yang sehat bukanlah partai yang selalu memuji ataupun selalu menentang pemerintah. Sebaliknya, partai yang sehat adalah partai yang mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik jangka pendek.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan partai politik bukanlah seberapa banyak massa yang mampu mereka turunkan ke jalan. Tolok ukurnya adalah seberapa besar manfaat yang berhasil mereka hadirkan bagi masyarakat. Sebab, rakyat memilih partai politik bukan untuk menjadi demonstran kekuasaan, melainkan untuk menjadi wakil yang bekerja, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memperjuangkan kepentingan publik.
Demonstrasi merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, ketika penguasa ikut gemar berdemo, publik patut bertanya: apakah itu benar-benar bentuk partisipasi politik yang sehat, atau justru pertanda bahwa politik semakin sibuk membangun panggung dibandingkan menyelesaikan persoalan rakyat?
19 Juni 2026
*) Ketua LSM Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa)