Editor: A. Rayyan K
Ilustrasi perumahan. (Foto: Kementerian PKP)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Persoalan kepemilikan rumah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Meski tren backlog atau kekurangan kebutuhan rumah terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, jutaan keluarga hingga kini masih belum memiliki hunian sendiri.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 9,64 juta rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki rumah. Angka tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan hunian layak bagi masyarakat masih jauh dari terpenuhi, terutama di kawasan perkotaan.
Backlog perumahan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan selisih antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia atau dimiliki masyarakat. Selain menghitung keluarga yang belum memiliki rumah, BPS juga mengukur jumlah rumah milik sendiri yang kondisinya belum layak huni.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa meskipun jumlah backlog masih cukup besar, tren dalam enam tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.
Pada 2020, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah mencapai 12,75 juta. Angka tersebut kemudian turun menjadi 12,72 juta pada 2021, berkurang menjadi 10,51 juta pada 2022, turun lagi menjadi 9,91 juta pada 2023, lalu 9,87 juta pada 2024, hingga akhirnya berada di angka 9,64 juta rumah tangga pada 2025.
Meski demikian, persoalan terbesar justru terjadi di wilayah perkotaan.
BPS mencatat sebanyak 7,77 juta rumah tangga atau sekitar 17,72 persen rumah tangga di kawasan perkotaan belum memiliki rumah. Sementara di pedesaan jumlahnya mencapai 1,86 juta rumah tangga atau sekitar 6,16 persen.
"Backlog di perkotaan hampir tiga kali lebih tinggi dibanding pedesaan," kata Amalia dalam pemaparan data di Kementerian Dalam Negeri, Jumat (19/6/2026).
Fenomena tersebut menunjukkan tingginya tekanan kebutuhan hunian di kota-kota besar. Harga tanah yang terus meningkat, keterbatasan lahan, serta tingginya biaya pembangunan menjadi sejumlah faktor yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit memiliki rumah.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah backlog perumahan terbesar di Indonesia. Tercatat sebanyak 2,101 juta rumah tangga di provinsi tersebut belum memiliki rumah sendiri.
Posisi berikutnya ditempati DKI Jakarta dengan 1,192 juta rumah tangga, disusul Sumatera Utara sebanyak 938.500 rumah tangga, Jawa Timur 849.200 rumah tangga, dan Jawa Tengah 774.300 rumah tangga.
Sementara itu, lima provinsi lain yang juga memiliki backlog tinggi adalah Banten sebanyak 399.500 rumah tangga, Riau 352.000 rumah tangga, Sumatera Barat 341.900 rumah tangga, Sumatera Selatan 287.000 rumah tangga, serta Sulawesi Selatan dengan 211.000 rumah tangga.
Selain persoalan kepemilikan rumah, BPS juga mengungkap tantangan lain yang tidak kalah besar, yakni tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni.
Hasil Susenas 2025 menunjukkan terdapat sekitar 18,77 juta rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri, tetapi kondisi tempat tinggalnya belum memenuhi standar kelayakan.
Lagi-lagi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah rumah tidak layak huni tertinggi, yakni mencapai 4,685 juta rumah tangga. Setelah itu disusul Jawa Timur sebanyak 2,291 juta rumah tangga dan Jawa Tengah sekitar 2,180 juta rumah tangga.
Provinsi lain yang juga memiliki jumlah rumah tidak layak huni cukup besar adalah Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, serta Nusa Tenggara Barat.
Menanggapi data tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan data BPS sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan perumahan agar lebih tepat sasaran.
Menurut Maruarar, data yang akurat akan meminimalkan potensi penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) benar-benar menjadi prioritas.
"Saya yakin dengan data nanti tidak ada lagi bantuan-bantuan dari negara yang tidak tepat sasaran. Jangan sampai nanti yang kaya, yang sudah ekonominya baik dapat, tetapi yang justru masyarakat berpenghasilan rendah tidak mendapat bantuan," ujar Maruarar.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog dan meningkatkan kualitas hunian, pemerintah telah menyiapkan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 400.000 unit rumah pada tahun ini. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang tidak layak huni.
Selain itu, pemerintah juga menambah kuota program bedah rumah di DKI Jakarta menjadi 10.000 unit sepanjang 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat perbaikan kualitas permukiman sekaligus mengurangi angka rumah tidak layak huni di wilayah perkotaan.
Data terbaru BPS menunjukkan bahwa tantangan sektor perumahan di Indonesia masih sangat besar. Meski tren backlog mulai menurun, jutaan keluarga masih menanti kesempatan untuk memiliki rumah yang layak, aman, dan terjangkau. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian krisis hunian nasional.
Daftar 10 provinsi teratas dengan jumlah backlog perumahan tertinggi:
1. Jawa Barat 2.101.000 rumah tangga
2. DKI Jakarta 1.192.200 rumah tangga
3. Sumatera Utara 938.500 rumah tangga
4. Jawa Timur 849.200 rumah tangga
5. Jawa Tengah 774.300 rumah tangga
6. Banten 399.500 rumah tangga
7. Riau 352.000 rumah tangga
8. Sumatera Barat 341.900 rumah tangga
9. Sumatera Selatan 287.000 rumah tangga
10. Sulawesi Selatan 211.000 rumah tangga.
Daftar 10 provinsi teratas dengan jumlah backlog rumah tak layak huni tertinggi:
1. Jawa Barat 4.685.000 rumah tangga
2. Jawa Timur 2.291.400 rumah tangga
3. Jawa Tengah 2.180.300 rumah tangga
4. Banten 836.400 rumah tangga
5. DKI Jakarta 823.800 rumah tangga
6. Lampung 647.300 rumah tangga
7. Sumatera Selatan 635.700 rumah tangga
8. Sumatera Utara 614.700 rumah tangga
9. Nusa Tenggara Timur (NTT) 455.300 rumah tangga
10. Nusa Tenggara Barat (NTB)397.200 rumah tangga.
(Sumber: BPS)