Editor: Devona R
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip
Latipulhayat mengunjungi Kelompok Bermain Al Ikhlas 158 di Desa
Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Sabtu (20/6/2026). (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, GARUT – Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di berbagai daerah. Salah satu langkah nyata kini dilakukan Kabupaten Garut, Jawa Barat, melalui pengembangan program orang tua asuh yang diharapkan mampu mengembalikan ribuan anak ke bangku pendidikan.
Komitmen tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengunjungi Kelompok Bermain Al Ikhlas 158 di Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Sabtu (20/6/2026). Kehadiran Wamendikdasmen disambut meriah oleh para siswa dengan penampilan drum band dan sorak-sorai yang menggambarkan semangat belajar anak-anak di wilayah lereng Gunung Papandayan.
Di balik suasana penuh kehangatan itu, pemerintah kembali menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal.
Atip menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, tanpa memandang lokasi tempat tinggal maupun kondisi ekonomi keluarga.
"Semua masyarakat Indonesia harus mendapat kesempatan atau akses yang sama, mulai dari kota sampai di Pasirkiamis ini, tidak boleh ada yang tersisa, tidak mengikuti pendidikan," ujar Atip.
Menurut Atip, masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa bekerja sejak usia dini dianggap lebih menguntungkan dibanding melanjutkan sekolah. Padahal, pendidikan justru menjadi modal utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih baik di masa depan.
Atip mencontohkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian dan perikanan. Karena itu, ia mengajak para orang tua untuk terus mendorong anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Garut mengakui persoalan anak putus sekolah masih menjadi tantangan besar. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengungkapkan, saat ini terdapat hampir 16 ribu anak yang tercatat tidak lagi melanjutkan pendidikan.
"Kami saat ini sedang mendesain konsep orang tua asuh karena di Garut angka putus sekolah cukup banyak, ada hampir 16.000 anak. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Apa pun kondisinya, mereka tetap anak-anak kita yang harus didorong kembali bersekolah," kata Syakur.
Program orang tua asuh dirancang sebagai gerakan bersama yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, hingga para dermawan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yang rentan putus sekolah.
Selain menyiapkan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut juga mengalokasikan bantuan berupa sepatu, tas sekolah, dan seragam bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama anak berhenti sekolah.
Di sisi lain, Syakur juga berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, terutama dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Menurutnya, kebutuhan rehabilitasi ruang kelas di Garut masih sangat besar.
Dari sekitar 4.400 ruang kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di berbagai wilayah, sekitar 1.000 ruang di antaranya masih memerlukan perbaikan.
"Kami hanya mampu memperbaiki sekitar 45 ruang kelas setiap tahun. Kalau hanya mengandalkan kemampuan daerah, bisa memerlukan waktu hingga 30 tahun untuk menyelesaikannya," jelas Syakur.
Kunjungan Wamendikdasmen ke Garut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan anak tidak sekolah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak.
Langkah yang mulai dibangun di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam menekan angka putus sekolah. Dengan dukungan berbagai pihak, harapan untuk mengembalikan ribuan anak ke ruang kelas bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan target yang dapat diwujudkan secara bertahap.
(Sumber: Kemendikdasmen)