 |
| Ilustrasi antrab BBM di SPBU. ( Foto: ist) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Jeritan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar seakan tak kunjung usai. Menjelang musim liburan sekolah, para pengusaha transportasi dan pemilik perusahaan otobus (PO) kembali dihadapkan pada momok mengerikan: antrean panjang yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah.
Pemandangan deretan bus dan truk yang menunggu berjam-jam bahkan hingga semalaman untuk mengisi solar masih menjadi rutinitas pahit, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua.
Ancaman Keselamatan di Tengah Liburan
Persoalan ini menjadi sangat krusial karena bertepatan dengan puncak mobilitas masyarakat. Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, mengingatkan bahwa pada Juni-Juli 2026 ini, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) akan melayani gelombang besar perjalanan di musim libur sekolah.
Namun, risiko keselamatan mengintai karena para awak bus harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre, yang berakibat pada berkurangnya waktu istirahat dan perawatan kendaraan.
"Ini situasi yang sangat berisiko akan keselamatan terhadap pelayanan masyarakat. Pemerintah sudah harus mengubah pola yang salah selama ini agar situasi ini tidak berlarut-larut ke depannya," tegas Kurnia dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026) .
Distribusi Tersendat dan Oknum SPBU
Sani, sapaan akrab Kurnia yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PO SAN, membeberkan sejumlah akar masalah. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara pasokan BBM dari Pertamina dengan kebutuhan di SPBU.
"Contoh SPBU order BBM 18.000 kl, namun yang di-supply hanya 8.000 kl. Pengisiannya stok hanya setiap pagi hari saja, dan hanya sekali setiap harinya," jelasnya. Akibatnya, kendaraan mengantre dari subuh hingga malam hari demi mendapatkan solar .
Selain itu, sistem barcode yang seharusnya menjadi solusi justru dinilai menimbulkan permainan baru di lapangan, seperti jual beli barcode oleh oknum operator SPBU. Hal ini menyebabkan antrean panjang terjadi setiap hari di jalur Lintas Sumatera .
Dampak Sistemik: Nelayan dan Petani Terdampak
Krisis solar ini tidak hanya menghantam sektor transportasi darat, tetapi juga mulai mengganggu sektor vital lainnya. Anggota Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti terhambatnya distribusi pupuk bersubsidi akibat kelangkaan BBM, terutama di wilayah yang belum pulih pasca-bencana seperti Sumatera Barat.
Ia mendesak pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi kendaraan penyalur pupuk agar kebutuhan petani tidak terganggu. “Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu,” ujarnya.
Upaya dan Harapan
Menghadapi situasi ini, Kurnia Lesani Adnan berharap ada penegakan hukum yang tegas di lapangan untuk memberantas penyelewengan BBM subsidi. Ia menilai BPH Migas selama ini terkesan hanya menjalankan perintah regulasi tanpa mampu melakukan pengawasan yang memadai.
( berbagai sumber)