Editor: Zaky AH
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang. (Foto: BGN)
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penyesuaian besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah kepemimpinan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, program unggulan pemerintah tersebut kini diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang disebut kelompok 3B.
Langkah tersebut diambil setelah BGN melakukan evaluasi dan konsolidasi internal guna memastikan anggaran yang tersedia benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.
“Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B. Setelah berdiskusi dengan para pakar, intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia sembilan tahun atau tingkat sekolah dasar,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Nanik, periode emas pertumbuhan anak menjadi alasan utama pemerintah mengalihkan fokus program. Karena itu, BGN bahkan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani kelompok 3B.
BGN tidak segan memberikan sanksi bagi dapur MBG yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
“Kami sampai mengeluarkan peringatan bahwa SPPG harus melayani kelompok 3B. Jika tidak, akan kami suspend. Hasilnya cukup baik, dalam dua minggu sudah ada sekitar 22 juta penerima manfaat dari kelompok tersebut,” kata Nanik.
Pembangunan Dapur MBG Dihentikan Sementara
Selain mengubah fokus penerima manfaat, BGN juga memutuskan melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru MBG di berbagai daerah.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program sekaligus langkah efisiensi penggunaan anggaran negara.
Nanik menjelaskan, pemerintah ingin memastikan jumlah dapur MBG yang ada benar-benar ideal dan efektif melayani masyarakat tanpa membebani anggaran.
“Bukan berarti setiap dapur harus memiliki penerima manfaat sendiri-sendiri. Yang penting semua anak mendapatkan layanan. Kalau dapurnya terlalu banyak justru tidak efisien karena ada biaya sewa dan operasional,” ujar Nanik.
Selama masa moratorium, BGN akan melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur yang sudah beroperasi, termasuk memperbaiki standar layanan, kualitas makanan, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.
Anggaran Rp268 Triliun Difokuskan Lebih Tepat Sasaran
Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun bagi Program Makan Bergizi Gratis. Dengan nilai anggaran yang sangat besar tersebut, BGN menegaskan efisiensi menjadi prioritas utama.
Ada tiga langkah utama yang akan dijalankan, yakni penyesuaian penerima manfaat, penghentian sementara pembangunan dapur baru, dan pembenahan dapur yang telah beroperasi.
BGN juga menegaskan dapur yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) akan dikenakan penangguhan operasional hingga memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Fokus kami adalah menjaga kualitas makanan sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih efektif,” kata Nanik.
Libatkan Ahli Teritorial untuk Wilayah 3T
Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga menjelaskan alasan keterlibatan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono dalam pengembangan program MBG, khususnya di daerah 3T.
Menurut Nanik, pembangunan layanan gizi di kawasan terpencil membutuhkan pemahaman wilayah dan kemampuan koordinasi lapangan yang kuat.
“Untuk wilayah 3T kami membutuhkan ahli teritorial. Karena itu kehadiran beliau sangat membantu dalam pengembangan program di daerah-daerah yang aksesnya masih terbatas,” ujarnya.
Kebijakan baru ini menandai babak baru pelaksanaan MBG setelah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program. Fokus pada kelompok rentan dan daerah 3T diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting, memperbaiki kualitas gizi masyarakat, serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan.
(Sumber: BGN)