 |
| Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). (Foto: Tangkapan layar Youtube Sekretariat Negara) |
GEBRAK.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti fenomena yang dinilainya sebagai paradoks dalam perekonomian Indonesia. Meski pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5 persen per tahun, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menilai secara teori pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama tujuh tahun seharusnya mampu meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat secara signifikan.
"Selama tujuh tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5 persen tiap tahun. Tujuh tahun kali lima, berarti 35 persen pertumbuhannya. Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35 persen," ujar Prabowo.
Namun, menurut Kepala Negara, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Ia menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan masih terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin dan penyusutan kelompok masyarakat kelas menengah.
"Kenyataan bahwa setelah tujuh tahun tumbuh 5 persen, masa' penduduk miskin tambah. Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, turun," kata Prabowo.
Pertumbuhan Dinilai Belum Merata
Prabowo menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata. Menurutnya, jika angka pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi jumlah masyarakat miskin juga bertambah, berarti terdapat persoalan dalam sistem yang perlu dievaluasi.
Prabowo berpandangan bahwa hasil pembangunan ekonomi seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu yang menikmati peningkatan kesejahteraan.
"Kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru karena apa, kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang," cetus Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai pembenahan kebijakan ekonomi agar hasil pembangunan lebih inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Pemerataan Jadi Prioritas
Presiden menegaskan salah satu fokus pemerintahannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menurut Prabowo, pembangunan nasional tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat daya beli masyarakat, serta menjaga keberlangsungan kelas menengah sebagai penopang ekonomi nasional.
Prabowo menilai cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam konstitusi adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerataan hasil pembangunan menjadi salah satu prioritas pemerintah ke depan.
"Ini yang saya yakini dan ini yang akan saya kerjakan, untuk saya penuhi sumpah saya kepada rakyat untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu saya dilantik," kata Prabowo.
Dorong Pertumbuhan yang Berkualitas
Dalam berbagai kajian ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas memang tidak hanya diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Karena itu, pemerintah berupaya mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga memperkuat pemerataan pembangunan di berbagai daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi berbagai kebijakan ekonomi agar pertumbuhan yang tercapai benar-benar berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
(Sumber: Sekretariat Presiden)