Editor: Devona R
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus
menggenjot pemulihan layanan pendidikan di wilayah Sumatra yang
terdampak bencana hidrometeorologi. (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus menggenjot pemulihan layanan pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana hidrometeorologi. Sebanyak 4.922 satuan pendidikan dari berbagai jenjang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi korban bencana tersebut.
Namun, kabar baiknya, seluruh sekolah yang terdampak kini telah kembali melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Meski kegiatan belajar telah berjalan, masih ada sebagian sekolah yang terpaksa menggunakan fasilitas darurat.
Data per 9 Juni 2026 menunjukkan, dari total sekolah terdampak, sebanyak 4.828 sekolah sudah kembali beroperasi di gedung asal, 52 sekolah menempati ruang kelas darurat, 35 sekolah masih menggunakan tenda, dan 7 sekolah lainnya menumpang di gedung publik atau sekolah lain. Pemerintah menargetkan pada tahun ajaran baru Juli 2026, tidak ada lagi satu pun sekolah yang melangsungkan pembelajaran di tenda.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa hak belajar peserta didik adalah prioritas mutlak yang tidak boleh dikorbankan.
"Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangan resminya, Kamis (18/6/2026).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendikdasmen telah menggelontorkan dana penanggulangan bencana dengan total nilai mencapai Rp3,408 triliun. Anggaran raksasa ini dialokasikan untuk berbagai program prioritas.
Revitalisasi infrastruktur menjadi fokus utama dengan nilai Rp3,001 triliun yang mencakup 3.119 satuan pendidikan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Hingga saat ini, dana tahap pertama telah tersalur kepada 3.034 sekolah senilai Rp2,050 triliun.
Selain perbaikan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada kesejahteraan tenaga pendidik dan kebutuhan belajar siswa. Bantuan tunjangan khusus bagi guru terdampak telah disalurkan sebesar Rp315,1 miliar untuk 52.513 guru dan tenaga kependidikan.
Lebih dari 35 ribu paket school kit, 169 unit tenda, dan 211 ruang kelas darurat juga telah didistribusikan untuk menunjang proses belajar darurat.
Abdul Mu'ti menambahkan bahwa pemulihan pendidikan tidak hanya soal beton dan bangunan. "Pemulihan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga memastikan guru dapat tetap mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan pembelajaran," tegasnya.
Dukungan psikososial pun diberikan kepada 870 satuan pendidikan untuk memulihkan trauma psikologis para siswa dan guru.
Tantangan lain yang dihadapi adalah relokasi sekolah. Terdapat 97 satuan pendidikan yang harus dipindah karena berada di zona rawan bencana yang tidak lagi aman untuk kegiatan belajar.
Pemerintah pusat dan daerah saat ini terus berkoordinasi untuk menyediakan lahan relokasi yang aman, layak, dan memiliki legalitas yang jelas agar proses pembangunan bisa segera dimulai.
Dengan berbagai upaya masif ini, Kemendikdasmen optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat rampung tepat waktu. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan berbagai mitra pembangunan terus diperkuat agar tahun ajaran 2026/2027 dapat dimulai dengan layanan pendidikan yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.
(Sumber: Humas Kemendikdasmen)