 |
| ESDM menyiapkan strategi pembangunan PLTS 100 GW dengan memanfaatkan waduk, lahan bekas tambang, dan atap bangunan( Foto: esdm) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat transisi energi melalui rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam satu dekade mendatang. Untuk menghindari tingginya kebutuhan lahan baru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari pemanfaatan waduk, lahan bekas tambang, hingga pemasangan panel surya di atap bangunan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan proyek berskala sangat besar yang setara dengan hampir seluruh kapasitas pembangkit listrik nasional saat ini.
Menurutnya, pemerintah sedang memetakan berbagai lokasi potensial agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa mengorbankan lahan produktif maupun kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
"Konsep energi baru terbarukan menjangkau berbagai potensi lokasi. Target 100 GW merupakan pembangunan yang sangat besar sehingga perlu strategi pemanfaatan ruang yang tepat," ujar Eniya dalam Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta.
Waduk hingga Atap Gedung Jadi Prioritas
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas pembangunan PLTS terapung di bendungan dan waduk melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan pascatambang yang sudah tidak produktif untuk dijadikan kawasan pembangkit listrik tenaga surya.
Tidak hanya skala utilitas, ESDM juga ingin memperluas penggunaan PLTS atap di kawasan industri, gudang logistik, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga bangunan komersial lainnya.
Strategi tersebut dinilai mampu mengurangi tekanan terhadap kebutuhan lahan baru sekaligus mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan nasional.
Investasi Capai Rp1.600 Triliun
Untuk merealisasikan pembangunan PLTS 100 GW beserta infrastruktur pendukungnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar Rp1.600 triliun dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
Pemerintah berharap besarnya peluang investasi tersebut mampu menarik minat investor domestik maupun internasional, terutama setelah Indonesia terus memperkuat komitmen menuju target emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Lahan 24.000 Hektare Sudah Diidentifikasi
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan pemerintah bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengidentifikasi sekitar 24.000 hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan PLTS.
Namun demikian, lahan tersebut masih akan diverifikasi lebih lanjut bersama ATR/BPN dan PT PLN (Persero) guna memastikan kesesuaian lokasi dengan jaringan transmisi, gardu induk, serta kesiapan sistem kelistrikan nasional.
Perpres Sedang Disiapkan
Untuk mempercepat realisasi proyek, Kementerian ESDM juga tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur percepatan pembangunan PLTS 100 GW.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan, mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memberikan kepastian hukum bagi investor.
Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, yang menempatkan tenaga surya sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan dengan potensi terbesar di Indonesia.
Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit energi terbarukan meningkat signifikan dalam beberapa dekade mendatang untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
( berbagai sumber)