 |
| Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Jawa Barat (Jabar) 2026 kembali menuai polemik. (Foto ilustrasi: Gebrak.id/AI) |
GEBRAK.ID; BANDUNG – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Jawa Barat (Jabar) 2026 kembali menuai polemik. Baru memasuki tahap pertama pendaftaran, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat sudah dibanjiri keluhan dari orang tua dan calon peserta didik akibat gangguan sistem yang membuat proses pendaftaran terganggu.
Tak hanya kesulitan mengakses laman pendaftaran, sejumlah peserta mengaku status pendaftaran mereka berubah secara tiba-tiba. Kondisi tersebut memicu keresahan dan gelombang protes di media sosial, bahkan berujung pada laporan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi.
SPMB tahap pertama dibuka mulai 15 Juni 2026 bagi calon siswa yang belum lolos dalam Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB). Namun, harapan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kedua justru diwarnai berbagai persoalan teknis.
Banyak orang tua mengeluhkan situs SPMB yang mendadak tidak bisa diakses. Sebagian lainnya mengaku status pendaftaran yang sebelumnya telah memasuki tahap verifikasi berubah kembali menjadi "tidak terpetakan" tanpa penjelasan yang memadai.
"Tiba-tiba tidak bisa daftar tahap satu. Halaman pendaftarannya hilang. Kalau memang tidak ada kuota, kenapa pendaftaran masih dibuka?" tulis salah seorang warganet di kolom komentar akun Instagram Disdik Jawa Barat, Selasa (16/6/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan peserta lain yang mengaku telah berhasil mendaftar pada malam hari, namun keesokan paginya seluruh proses tersebut seolah menghilang dari sistem.
Ramainya protes membuat kolom komentar media sosial Disdik Jabar dipenuhi pertanyaan dan kritik dari masyarakat yang meminta kejelasan. Di sisi lain, laman resmi SPMB sempat menampilkan status "ditutup sementara", sehingga semakin menambah kebingungan para pendaftar.
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Purwanto menyatakan penutupan sementara dilakukan karena penyesuaian jadwal yang bertepatan dengan libur nasional 1 Muharram.
"Libur 1 Muharram di jadwalnya. Pendaftaran dibuka tanggal 15, kemudian dilanjutkan lagi tanggal 17, 18, dan 19 Juni," ujar Purwanto.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik masyarakat. Sebab, persoalan yang dikeluhkan bukan hanya terkait jadwal, tetapi juga kestabilan sistem, perubahan status pendaftaran, hingga minimnya informasi saat gangguan terjadi.
Polemik semakin meluas setelah Disdik Jabar resmi dilaporkan ke Ombudsman RI oleh sejumlah orang tua siswa bersama Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat. Laporan itu menyoroti dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan PCMB dan SPMB 2026.
Kepala Disdik Jabar Purwanto menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan dan siap memberikan klarifikasi apabila diminta Ombudsman.
"Kita ngikutin kan negara hukum," kilah Purwanto.
Sementara itu, Ketua P3I Jawa Barat Iwan Hermawan menilai berbagai persoalan yang muncul telah menunjukkan buruknya pelayanan publik dalam penyelenggaraan SPMB tahun ini.
"Kami melihat ada indikasi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Pelayanan yang buruk mengakibatkan kerugian tenaga, biaya, dan pikiran bagi masyarakat," ujar Iwan.
Iwan menambahkan, persoalan tidak hanya terjadi pada aplikasi yang kerap mengalami gangguan, tetapi juga pada layanan pengaduan secara langsung. Menurutnya, banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh bantuan karena jumlah petugas tidak sebanding dengan banyaknya warga yang datang menyampaikan keluhan.
Polemik SPMB Jabar 2026 kini menjadi ujian serius bagi Disdik Jabar. Di tengah tingginya antusiasme masyarakat untuk memperoleh pendidikan di sekolah negeri, pemerintah daerah dituntut segera menghadirkan sistem yang transparan, stabil, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh calon peserta didik.
(Berbagai Sumber)
JANGAN TERLEWATKAN SPMB Jabar 2026 Kacau? Jadwal Diubah Berulang, Server Sering Tumbang, Disdik Jabar Dihujani Protes Orang Tua