 |
| Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 semakin menuai sorotan. (Foto ilustrasi: Gebrak.id/AI) |
GEBRAK.ID; BANDUNG – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 semakin menuai sorotan. Setelah server sempat mengalami gangguan berulang, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) kembali memicu kontroversi dengan mengubah jadwal Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) secara mendadak hingga dua kali.
Kebijakan terbaru yang memperpanjang masa PCMB bagi peserta Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung yang tidak lolos seleksi justru memicu gelombang protes dari calon murid jalur reguler dan orang tua. Mereka menilai perubahan jadwal di tengah proses pendaftaran menciptakan ketidakpastian dan berpotensi merugikan peserta yang telah mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal awal.
Semula, peserta Sekolah Maung yang tidak lolos masih diberi kesempatan mendaftar ke SMA Negeri, SMK Negeri, maupun sekolah swasta mitra Pemprov Jabar hingga Senin (8/6/2026) pukul 24.00 WIB. Namun Disdik Jabar kemudian memperpanjang masa PCMB hingga Selasa (9/6/2026) pukul 21.00 WIB. Tak berhenti di situ, proses input data kembali diperpanjang hingga 11 Juni dan pengumuman hasil yang semula dijadwalkan 12 Juni diundur menjadi 13 Juni 2026.
Perubahan berulang tersebut langsung memicu banjir kritik di media sosial. Banyak calon murid dan orang tua mempertanyakan konsistensi kebijakan Disdik Jabar, terutama karena sejak awal mereka telah mengikuti jadwal resmi yang diumumkan pemerintah.
Kebingungan masyarakat semakin bertambah setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa PCMB hanyalah proses pemetaan dan bukan bagian dari seleksi penerimaan murid baru.
"Saya bisa memahami kemarahan Bapak ini karena belum mendapatkan penjelasan secara teknis dari Dinas Pendidikan," kata Dedi, Selasa (9/6/2026).
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, dalam praktik di lapangan, PCMB dianggap banyak pihak sebagai pintu masuk yang menentukan peluang calon murid diterima atau tidak di sekolah tujuan. Persepsi gubernur pun dinilai berbeda dengan implementasi yang dijalankan Disdik Jabar.
Kisruh SPMB tahun ini juga mendapat perhatian serius dari DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Sofari, bahkan turun langsung ke Kantor Disdik Jabar setelah menerima banyak aduan masyarakat terkait akun yang belum terverifikasi, data pendaftaran yang hilang, kendala sistem, hingga persoalan scoring.
"Aulanya sudah penuh. Ini membuktikan kalau ternyata ada hal yang harus diselesaikan," ujar Zaini.
Menurut Zaini, salah satu akar masalah terletak pada minimnya simulasi penggunaan sistem baru sebelum pendaftaran dibuka. Akibatnya, banyak orang tua tidak memahami bahwa PCMB ternyata menjadi bagian penting dalam proses penerimaan siswa.
Zaini juga menyoroti gangguan sistem yang terus berulang hampir setiap tahun. Tahun ini, server SPMB Jabar dilaporkan sempat mengalami gangguan hingga tiga kali dalam sepekan terakhir.
"Artinya setiap tahun persoalan seperti ini terus berulang. Bedanya sekarang karena aplikasinya juga baru, sehingga muncul banyak fitur yang pada awalnya tidak berjalan dengan baik," tegas Zaini.
Menurut Zaini, aduan yang diterima berasal dari berbagai kategori peserta. Bahkan terdapat kasus yang berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya sehingga membuat orang tua semakin kebingungan.
Tak hanya itu, Zaini juga menerima banyak keluhan terkait sistem penilaian atau scoring yang digunakan dalam proses seleksi. Sejumlah orang tua mempertanyakan nilai anaknya yang dinilai tidak sesuai dengan dokumen yang telah diunggah.
Salah satu persoalan yang paling banyak disorot Zaini adalah penggunaan istilah Pemetaan Calon Murid Baru atau PCMB. Menurutnya, banyak masyarakat yang salah memahami tahapan tersebut karena menganggap proses itu hanya pendataan awal, bukan bagian dari pendaftaran yang menentukan kelanjutan proses seleksi.
"Seharusnya diksinya jelas saja. Kalau pemetaan, orang awam pasti menganggap hanya dipetakan. Saya juga mendatangi beberapa sekolah, dan sejumlah orang tua menyampaikan hal yang sama. Namanya pemetaan ya dikira hanya dipetakan, diarahkan, atau didata, bukan langsung menjadi pendaftaran dan seleksi," jelas Zaini.
Dalam praktiknya yang berbeda dengan respons Gubernur Dedi, tahapan PCMB kini justru menjadi pintu masuk utama dalam proses penerimaan siswa baru. Akibatnya, banyak orang tua yang terlambat memahami konsekuensi dari proses tersebut.
"Tapi ternyata malah terkunci sebagai pendaftaran. Model seperti ini cukup banyak terjadi," kata Zaini.
Zaini menilai persoalan yang muncul tidak semata-mata disebabkan kurangnya sosialisasi. Menurutnya, akar masalah terletak pada tidak adanya simulasi penggunaan sistem baru sebelum pendaftaran resmi dibuka. "Substansinya, ini bukan hanya soal sosialisasi. Kalau sosialisasi bisa dilakukan lewat banner, media sosial, atau ruang publik. Yang lebih penting adalah simulasi. Ini aplikasi baru, sehingga penggunanya juga baru," tegasnya.
Zaini mencontohkan pelaksanaan sistem serupa di Jawa Timur yang terlebih dahulu melakukan simulasi kepada calon pengguna sebelum masa pendaftaran dimulai. "Seharusnya ada simulasi terlebih dahulu. Contohnya Dinas Pendidikan Jawa Timur yang menggunakan beberapa hari untuk simulasi. Saat waktunya pendaftaran dibuka, orang tua dan murid sudah terbiasa menggunakan sistem tersebut," katanya.
Menurut Zaini, jika simulasi dilakukan sejak awal, sebagian besar persoalan yang kini dikeluhkan masyarakat seharusnya bisa diminimalisasi. "Dengan begitu, model-model persoalan seperti ini tidak akan terulang. Ini aplikasinya baru, tidak ada simulasi, sehingga wajar kalau kondisinya menjadi seperti sekarang," tegasnya.
Zaini juga mengingatkan bahwa persoalan teknis dalam penerimaan siswa baru bukan pertama kali terjadi di Jawa Barat. Hampir setiap tahun, gangguan sistem dan server selalu menjadi keluhan masyarakat.
"Artinya setiap tahun persoalan seperti ini terus berulang. Bedanya sekarang karena aplikasinya juga baru, sehingga muncul banyak fitur yang pada awalnya tidak berjalan dengan baik," kata Zaini.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Komisi V DPRD Jawa Barat berencana memanggil Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026.
(Berbagai Sumber)
JANGAN TERLEWATKAN Ribuan Siswa Protes! Disdik Jabar Perpanjang Pendaftaran SPMB demi Peserta Sekolah Maung, Jalur Reguler Merasa Dikorbankan