 |
| Kenaikan tarif Transjakarta masih diuji. Diperkirakan akan berada di kisaran Rp5.000 - Rp6.000. Angka yang dianggap masih reasonable untuk masyarakat tapi cukup membantu beban APBD. (Foto: Gebrak.id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK. ID; JAKARTA -- Wacana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek masih terus bergulir. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengungkapkan bahwa saat ini besaran tarif baru masih dalam tahap penghitungan dan kajian oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa berdasarkan komunikasinya dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, angka yang paling mungkin untuk tarif baru berada di kisaran Rp 5.000 hingga Rp 6.000.
"Tentu harus memikirkan tingkat kemampuan, karena ekonomi hari ini juga dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pak Gubernur (Pramono) menyatakan bahwa masih dihitung antara Rp 5.000 sampai Rp 6.000," ujar Tri saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Nominal tersebut disebutnya masih jauh di bawah tarif ekonomis yang sebelumnya sempat diperkirakan menyentuh angka Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per perjalanan . Oleh karena itu, Tri meminta masyarakat tidak terburu-buru panik dengan isu pencabutan subsidi yang mengakibatkan tarif membengkak drastis.
"Isunya seakan-akan subsidi akan dicabut. Padahal, Pak Gubernur menyampaikan kepada saya bahwa itu masih dihitung," tegasnya.
Beban Subsidi APBD dan Skema Komitmen
Kebijakan penyesuaian tarif ini sebenarnya telah lama menjadi perbincangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya mengakui bahwa beban subsidi untuk transportasi umum saat ini sudah sangat besar atau "tidak tertahankan" .
Berdasarkan data APBD DKI Jakarta 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi yang sangat besar untuk sektor transportasi. Subsidi untuk Transjakarta saja mencapai Rp 3,75 triliun, belum termasuk MRT (Rp 536,70 miliar) dan LRT (Rp 325,28 miliar) .
Khusus untuk Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan kawasan penyangga seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, subsidi per penumpang saat ini mencapai lebih dari Rp 11.000. Hal ini karena tarif yang berlaku masih di angka Rp 3.500 per orang, sementara biaya operasional riilnya (Subsidiary Cost) mencapai Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per penumpang.
"Dengan subsidi sebesar itu, tentu tekanan keuangan yang ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta cukup besar," jelas Tri Adhianto menirukan penjelasan Sekda DKI.
Kolaborasi dan Daya Beli Masyarakat
Selain membahas angka, Tri Adhianto juga menyoroti pentingnya kolaborasi daerah penyangga. Menurutnya, Pemkot Bekasi tidak hanya menjadi penumpang kebijakan, tetapi juga siap berkontribusi dalam hal infrastruktur.
"Kalau itu kan sebetulnya memang sudah berbagi tugas. Insya Allah saya sudah minta Kepala Dinas Perhubungan untuk menyiapkan konsepnya, dan tentu harus melalui proses penganggaran," ujar Tri terkait rencana pembangunan dan perawatan halte di wilayah Bekasi.
Sementara itu, meskipun tarif dipastikan naik dari Rp 3.500, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk tetap menjaga agar transportasi publik tetap terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Saya rasa nominal Rp 5.000 sampai Rp 6.000 itu adalah titik tengah yang paling realistis. Ini tetap murah dibandingkan moda lain, namun cukup untuk meringankan beban APBD," ujar Pramono dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu.
Meski demikian, masyarakat dan pengguna layanan diharapkan menunggu keputusan resmi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat, mengingat saat ini masih masa transisi dan evaluasi pasca peluncuran rute-rute baru seperti Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta.
(berbagai sumber)