 |
| Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usulkan program kompor listrik untuk kurangi ketergantungan pada impor LPG. (Foto: esdm.go.id) |
GEBRAK.ID; JAKARTA – Rencana pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik dalam RAPBN 2027 memunculkan berbagai pertanyaan. Di satu sisi, kebijakan ini diklaim mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Namun di sisi lain, masyarakat berpotensi menghadapi tantangan baru mulai dari biaya peralatan, kesiapan instalasi listrik, hingga risiko kenaikan pengeluaran rumah tangga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi nasional.
Menurutnya, sekitar 80 persen kebutuhan LPG Indonesia masih berasal dari impor yang menguras devisa negara hingga sekitar Rp120 triliun per tahun, bahkan dapat melampaui Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia meningkat. Pemerintah juga masih menanggung subsidi LPG lebih dari Rp80 triliun setiap tahun.
Pemerintah berencana mendorong penggunaan kompor listrik yang dapat digunakan pada rumah dengan daya di bawah 900 VA agar dapat menjangkau masyarakat di daerah.
Berpotensi Menambah Beban Rumah Tangga
Meski memiliki tujuan mengurangi impor LPG, implementasi kompor listrik dinilai tidak lepas dari sejumlah tantangan.
Rumah tangga yang beralih ke kompor induksi harus memastikan peralatan masak yang digunakan kompatibel dengan teknologi tersebut. Artinya, sebagian masyarakat kemungkinan perlu membeli panci atau wajan khusus yang dapat bekerja dengan medan induksi.
Selain itu, penggunaan kompor listrik secara bersamaan dengan peralatan elektronik lain berpotensi menyebabkan listrik anjlok apabila kapasitas daya rumah terbatas.
Kajian mengenai substitusi kompor LPG ke kompor listrik juga mencatat bahwa kebutuhan daya listrik dan harga awal kompor menjadi kendala utama bagi masyarakat, sehingga implementasi lebih ideal untuk pelanggan dengan daya listrik yang lebih besar.
Kekhawatiran Tagihan Listrik Membengkak
Salah satu kekhawatiran yang paling banyak muncul adalah potensi meningkatnya tagihan listrik bulanan.
Walaupun kompor induksi dikenal memiliki efisiensi energi yang tinggi, penghematan biaya sangat bergantung pada tarif listrik yang berlaku, pola memasak keluarga, serta kapasitas daya yang dimiliki pelanggan. Jika penggunaan listrik meningkat signifikan, pengeluaran bulanan rumah tangga juga berpotensi bertambah.
Bagi keluarga yang selama ini menikmati LPG 3 kg bersubsidi, perbandingan biaya juga menjadi perhatian karena harga LPG tersebut telah mendapatkan intervensi pemerintah.
Infrastruktur Dinilai Masih Menjadi Tantangan
Program serupa pernah menjadi polemik beberapa tahun lalu sebelum akhirnya dibatalkan. Saat itu, salah satu alasan yang banyak disoroti adalah kesiapan infrastruktur kelistrikan dan kekhawatiran masyarakat terhadap keandalan pasokan listrik.
Apabila terjadi pemadaman listrik, aktivitas memasak otomatis ikut terganggu karena seluruh proses bergantung pada pasokan listrik. Kondisi ini berbeda dengan kompor LPG yang tetap dapat digunakan selama tabung gas tersedia.
Di Balik Kritik, Ada Potensi Penghematan Negara
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai transisi menuju kompor listrik dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dan menekan beban subsidi energi dalam jangka panjang. Bahkan, berbagai kajian menyebut kompor induksi memiliki efisiensi panas lebih tinggi dibandingkan kompor gas sehingga energi yang terbuang lebih sedikit.
Namun, manfaat tersebut masih harus diimbangi dengan kesiapan jaringan listrik, kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli peralatan baru, serta kepastian bahwa kebijakan tidak justru menambah beban rumah tangga berpenghasilan rendah.
Usulan anggaran Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik menjadi langkah besar pemerintah dalam mendorong diversifikasi energi dan mengurangi impor LPG. Namun, di balik tujuan tersebut terdapat sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan, mulai dari biaya pengadaan peralatan, kesiapan instalasi rumah, potensi kenaikan konsumsi listrik, hingga ketergantungan penuh pada pasokan listrik.
Tanpa perencanaan yang matang dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, program ini berpotensi menimbulkan resistensi baru di tengah upaya pemerintah membangun ketahanan energi nasional.
(berbagai sumber)