 |
| Zulhas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu satu bulan. ( Foto: instagram) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu satu bulan. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah ketepatan sasaran penerima manfaat, terutama masih adanya sekolah elite yang menerima MBG sementara sejumlah daerah tertinggal belum terlayani.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai rapat koordinasi bersama Kepala BGN Nanik S. Deyang dan sejumlah kementerian serta lembaga di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Zulhas, evaluasi diperlukan agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat yang paling membutuhkan.
"Refocusing perlu dilakukan agar penerima manfaat tepat sasaran. Sekolah-sekolah yang sudah mapan dan tidak memerlukan makan bergizi akan dievaluasi, sementara wilayah 3T yang selama ini belum terjangkau harus menjadi prioritas," ujar Zulhas.
Fokus ke Daerah 3T
Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi sasaran utama pembenahan program MBG. Pemerintah menilai masih banyak sekolah dan kelompok masyarakat di kawasan tersebut yang belum memperoleh layanan meski program telah berjalan secara nasional.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan BGN yang sebelumnya menyatakan akan mengalihkan sebagian alokasi MBG dari sekolah-sekolah dengan kemampuan ekonomi tinggi menuju daerah yang memiliki tingkat kerawanan gizi lebih besar.
Selain siswa, pemerintah juga memperkuat intervensi bagi kelompok prioritas yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, guna meningkatkan efektivitas program perbaikan gizi nasional.
Tidak Ada Toleransi Kasus Keracunan
Selain ketepatan sasaran, Zulhas juga menyoroti kualitas operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menegaskan pemerintah menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap keamanan pangan sehingga tidak boleh lagi terjadi kasus keracunan makanan.
"Kualitas dapur dan kebersihan harus dibenahi. Tidak boleh ada lagi kejadian keracunan. Keamanan pangan menjadi prioritas utama," tegasnya.
BGN sendiri sebelumnya telah mengumumkan moratorium sementara pembangunan titik SPPG baru. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memfokuskan perbaikan tata kelola, standar kebersihan, kualitas makanan, serta efisiensi anggaran sebelum melakukan ekspansi layanan.
Temuan Pembengkakan Ribuan Titik SPPG
Dalam rapat koordinasi tersebut, Zulhas juga mengungkap adanya pembengkakan jumlah titik SPPG yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik pelayanan.
Data yang dipaparkan menunjukkan rencana awal sebanyak 21.000 titik SPPG di luar wilayah 3T kini meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik.
Sementara itu, di wilayah 3T yang semula direncanakan hanya 2.000 titik, jumlahnya tercatat mencapai 8.617 titik. Dari angka tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah memiliki surat keputusan (SK) dari BGN.
Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan tata kelola program berjalan transparan, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Dilakukan Selama Satu Bulan
Zulhas berharap proses pembenahan dapat menghasilkan perubahan nyata dalam waktu satu bulan, mulai dari penataan penerima manfaat, peningkatan kualitas dapur, hingga pengawasan distribusi MBG.
Pemerintah menegaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran sehingga anggaran negara dapat memberikan dampak maksimal terhadap perbaikan gizi masyarakat Indonesia.
(berbagai sumber)