 |
| Pemerintah temukan indikasi serius berupa praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, yang mengakibatkan pembengkakan anggaran hingga Rp 1 triliun per bulan. (Foto: Instagram) |
GEBRAK.ID; JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan "resep besar" atau penataan ulang total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah drastis ini diambil setelah ditemukannya indikasi serius berupa praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, yang mengakibatkan pembengkakan anggaran hingga Rp 1 triliun per bulan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa rencana awal program ini hanya menargetkan pembangunan 21.000 titik SPPG. Namun, realisasi di lapangan melonjak drastis menjadi 27.877 titik.
"Terjadi jual-beli titik (SPPG),ada membengkak 6.877 titik," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Pembengkakan ini paling kentara terjadi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Dari target awal hanya 2.000 titik, jumlah membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 di antaranya sudah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dari BGN .
Menghitung Kerugian Negara: Rp 12 Triliun per Tahun
Kebijakan pemberian insentif dapur sebesar Rp 6 juta per hari per SPPG menjadi bumerang akibat penambahan titik ilegal ini. Dengan tambahan 6.877 titik di luar rencana, pemerintah dinilai melakukan pemborosan yang sangat besar.
"Kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun Rp 12 triliun," tegas Zulhas .
Fokus Baru BGN: Stop Ekspansi, Kualitas Jadi Raja
Menanggapi temuan ini, Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, bersama jajarannya langsung bergerak cepat. Pemerintah menargetkan proses penataan ulang ini tuntas dalam waktu satu bulan ke depan.
Nanik menyatakan bahwa era pengejaran target kuantitas 82 juta penerima manfaat telah berakhir. Saat ini, fokus utama program MBG adalah perbaikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran.
"Kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," tegas Nanik.
Langkah konkret yang telah diambil antara lain:
1. Moratorium Total: BGN resmi menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur MBG baru untuk mengevaluasi data dan validitas titik yang sudah ada.
2. Refocusing Penerima Manfaat: Bantuan akan dikerucutkan hanya untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya di wilayah 3T serta kelompok 3B (Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Balita). Sekolah-sekolah dari kalangan mampu akan dievaluasi ulang.
3. Pembenahan Data: Sistem informasi yang tidak terintegrasi dan lemahnya validasi data menjadi sorotan utama untuk segera dibenahi.
Dukungan dari DPR
Langkah tegas BGN ini mendapat angin segar dari Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menilai keputusan moratorium dan pergeseran fokus ke kualitas adalah langkah bijak di tengah tekanan fiskal negara.
"Keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari kemampuan program dalam memperbaiki status gizi masyarakat," ujar Charles dalam keterangan tertulisnya Rabu, (11/6/2026).
(berbagai sumber)