 |
| BGN lantik 5 pejabat baru pengurus MBG. Simak profil dan latar belakang Sekretaris Utama hingga Deputi baru, serta upaya efisiensi anggaran dan penajaman sasaran program. ( Foto: BGN) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan struktur kepengurusan baru untuk badan pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (21/7). Pengumuman ini disampaikan menyusul penunjukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap lima pejabat eselon I yang diharapkan dapat memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa penunjukan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan menyeluruh, terutama menyusul sorotan terhadap kasus hukum yang membelit sejumlah mantan pejabat BGN. "Kami membutuhkan tim untuk bersama-sama memperbaiki BGN dan memperbaiki program Makan Bergizi Gratis," ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat.
Profil dan Tugas Lima Pejabat Baru BGN
Pelantikan kelima pejabat ini dilakukan siang hari di Kantor BGN, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani sehari sebelumnya. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN, posisi Pejabat Tinggi Madya memang dapat diisi melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Berikut adalah daftar lengkap serta latar belakang mereka:
1. Dr. Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Utama
Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN. Ia juga memiliki rekam jejak di Kementerian Keuangan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V. Ia menggantikan Sarwono.
2. dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M. sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
Datang dari Kementerian Kesehatan di mana ia menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan Magister Kesehatan Masyarakat UI ini menggantikan Tigor Pangaribuan.
3. Zainuri, Ak. sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
Berpengalaman di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terakhir menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan BPKP. Ia juga pernah memimpin Perwakilan BPKP di Papua dan Papua Barat. Ia menggantikan Suardi Samiran.
4. Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
Sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta di lingkungan BGN.
5. Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
Figur yang cukup menarik perhatian karena sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan dan pernah menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung. Ia menggantikan Dadang Hendrayudha.
Konteks Restrukturisasi: Efisiensi dan Penajaman Sasaran
Pengumuman pejabat baru ini terjadi di tengah upaya masif BGN melakukan pembenahan internal. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebutkan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk mengkaji ulang sasaran penerima manfaat dan efisiensi anggaran.
Salah satu isu utama yang tengah dibenahi adalah penajaman sasaran penerima manfaat. Agustina mengungkapkan bahwa dari sekitar 62,7 juta penerima, komposisi saat ini didominasi oleh siswa SD hingga SMA (sekitar 76 persen), sementara kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita baru mencakup 17 persen . Padahal, berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024, sasaran utama pemenuhan gizi nasional mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
"Kalau bicara pencegahan stunting, 1.000 hari pertama adalah golden period. Itu yang nanti akan kami refocusing," tegas Agustina . Ia menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menyisir data untuk memastikan tidak terjadi duplikasi penerima dan tumpang tindih layanan antar-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dampak pada Anggaran MBG
Konsekuensi dari perbaikan tata kelola dan refocusing sasaran adalah efisiensi anggaran. Agustina memastikan bahwa kebutuhan anggaran Program MBG untuk tahun 2026 akan lebih rendah dari pagu awal yang diperkirakan mencapai Rp 268 triliun. Meskipun angka pasti belum dapat diumumkan karena proses perhitungan masih berjalan, ia menegaskan anggaran tersebut "sudah jauh berkurang".
Efisiensi tidak akan mengurangi manfaat, melainkan dialokasikan kembali ke daerah yang lebih membutuhkan, terutama untuk intervensi penanganan stunting di wilayah dengan prevalensi tinggi seperti Papua dan Nusa Tenggara.
Kehadiran pejabat baru dengan latar belakang yang beragam mulai dari kesehatan, keuangan, hingga hukum diharapkan mampu menjalankan amanat perbaikan ini dengan lebih efektif dan akuntabel.
( berbagai sumber)