1.000 Penyandang Disabilitas Serukan Pendidikan Setara dari Yogyakarta

Editor: Endro Yuwanto

GEBRAK.ID, YOGYAKARTA — Sebanyak 1.000 penyandang disabilitas menggelar aksi membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) menggunakan bahasa isyarat di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (12/8/2026).

Aksi tersebut menjadi bagian dari puncak kegiatan Suara Inklusi yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Momentum itu sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X bersama Alya, perwakilan teman tuli, memimpin pembacaan Teks Proklamasi dalam bahasa isyarat. Gerakan serentak para peserta menyampaikan pesan bahwa penyandang disabilitas memiliki ruang dan hak yang sama dalam kehidupan berbangsa.

Sebelum menghadiri kegiatan tersebut, Abdul Mu’ti mengunjungi SLB Tunas Bhakti untuk meresmikan hasil revitalisasi satuan pendidikan. Ia kemudian melanjutkan agenda bersama ratusan penyandang disabilitas hingga sore hari.

Menurut Abdul Mu’ti, hak memperoleh pendidikan telah dijamin konstitusi. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan tersebut juga diperkuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam aturan tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu. Sementara warga negara dengan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun kondisi lainnya berhak mendapatkan pendidikan khusus.

“Atas dasar itu semua, sesuai dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan partisipasi semesta,” ujar Abdul Mu’ti di Yogyakarta, Rabu (12/8).

Ia menjelaskan, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pendidikan yang lebih mudah diakses masyarakat. Kemendikdasmen juga mendorong layanan pendidikan yang fleksibel, terjangkau, serta mampu menjawab kebutuhan peserta didik dengan beragam kondisi.

Abdul Mu’ti menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh anak Indonesia, tanpa membedakan tempat tinggal maupun kondisi mereka.

“Siapapun mereka, di mana pun mereka berada. Dan semangat kemerdekaan inilah yang ingin kita tumbuhkan terus sebagai bagian dari spirit kami dalam melaksanakan amanah konstitusi mendukung program asta cita Bapak Presiden untuk Indonesia Emas 2045,” kata Abdul Mu’ti.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai terciptanya lingkungan yang setara membutuhkan kerja sama banyak pihak. Pemerintah, sekolah, orang tua, komunitas, hingga masyarakat memiliki peran untuk membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, keterbatasan seseorang tidak selalu menjadi penghalang utama untuk berkembang. Justru cara pandang lingkungan sering kali menentukan seberapa besar kesempatan seseorang untuk menunjukkan kemampuannya.

“Seringkali yang menjadi hambatan bukanlah keterbatasan yang dimiliki seseorang, melainkan cara pandang kita,” kata Siti Hediati Soeharto.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan kartu Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan revitalisasi satuan pendidikan secara simbolis.

Program revitalisasi Kemendikdasmen pada 2025 telah menjangkau 46 satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai Rp71,3 miliar. Secara nasional, program itu hingga Juli 2026 telah menyentuh 1.609 sekolah dengan total anggaran Rp2,02 triliun.

Kegiatan Suara Inklusi merupakan kolaborasi Kemendikdasmen, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Acara kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pameran karya seni siswa penyandang disabilitas.

Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar membuka akses sekolah, tetapi juga memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi bagi Indonesia.

(Sumber: Kemendikdasmen)