Kartu Kredit Indonesia Resmi Diluncurkan, Apa Bedanya dengan Visa dan Mastercard?
Bank Indonesia hadirkan KKI sebagai instrumen kredit domestik yang memproses transaksi di dalam negeri melalui ekosistem pembayaran Indonesia dan dapat digunakan untuk pembayaran QRIS.(Foto: ist)
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA– Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 17 Agustus 2026. Instrumen ini menjadi alternatif pembayaran berbasis kredit yang pemrosesannya dilakukan secara domestik untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional.
KKI menawarkan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment).
Berbeda dari kartu kredit yang menggunakan jaringan prinsipal internasional seperti Visa atau Mastercard, KKI dirancang untuk mengandalkan ekosistem pembayaran domestik Indonesia. BI menjelaskan KKI dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi melalui QRIS, baik dengan metode pemindaian (scan) maupun QRIS Tanpa Pindai atau QRIS Tap.
Apa Bedanya KKI dengan Kartu Kredit Visa dan Mastercard?
Perbedaan utama KKI dengan kartu kredit berlogo Visa atau Mastercard terletak pada jaringan pemrosesan transaksinya. KKI merupakan instrumen kredit yang diproses melalui infrastruktur pembayaran domestik.
BI menyebut KKI sebagai instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit yang diproses secara domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Sementara itu, kartu kredit yang menggunakan jaringan Visa atau Mastercard terhubung dengan jaringan pembayaran masing-masing prinsipal yang memiliki cakupan internasional.
Dengan model domestik tersebut, KKI diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan sistem pembayaran Indonesia, termasuk dalam pengelolaan data transaksi serta efisiensi pemrosesan pembayaran. Pengembangan KKI sendiri bukan sepenuhnya konsep baru. ASPI sebelumnya telah mengembangkan KKI, termasuk KKI segmen pemerintah.
Laporan ASPI mencatat pengembangan KKI dilakukan bersama industri sistem pembayaran dengan memanfaatkan QRIS sebagai kanal transaksi dan menyesuaikan standar QRIS agar dapat menggunakan sumber dana kredit.
KKI Bisa Dipakai untuk Bayar dengan QRIS
Salah satu karakteristik KKI adalah integrasinya dengan ekosistem QRIS. BI menjelaskan QRIS dapat menggunakan berbagai sumber dana, termasuk simpanan, kartu debit, kartu kredit, fasilitas kredit, dan uang elektronik berbasis server. Dengan KKI, fasilitas kredit dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui QRIS.
Pengguna tidak harus menyerahkan kartu secara fisik ketika melakukan pembayaran melalui kanal QRIS yang mendukung KKI. Selain metode scan, pembayaran juga dapat dilakukan menggunakan QRIS Tap. QRIS Tap memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC) sehingga pengguna cukup mendekatkan smartphone ke terminal pembayaran yang kompatibel.
BI menyebut QRIS Tap dapat menggunakan sumber dana berupa simpanan, uang elektronik, maupun fasilitas kredit/KKI.
Fokus pada Ekosistem Pembayaran Domestik
Peluncuran KKI menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional. Dengan pemrosesan domestik, instrumen ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap jaringan pembayaran asing untuk transaksi di dalam negeri sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional.
BI sebelumnya juga menjelaskan bahwa pengembangan KKI dilakukan untuk menciptakan kemandirian nasional, mendukung kedaulatan data transaksi, serta meningkatkan efisiensi biaya pemrosesan.
Artinya, kehadiran KKI bukan semata-mata menawarkan kartu kredit baru kepada konsumen, tetapi juga merupakan bagian dari strategi Indonesia membangun infrastruktur pembayaran yang semakin mandiri.
KKI Pemerintah Sudah Digunakan Ratusan Pemda
Sebelum peluncuran KKI yang diperuntukkan bagi ekosistem transaksi yang lebih luas, KKI segmen pemerintah telah lebih dahulu digunakan dalam transaksi belanja pemerintah. Bank Indonesia pada Maret 2026 mencatat 267 pemerintah daerah telah menggunakan KKI dengan total transaksi mencapai Rp665 miliar sejak instrumen tersebut diluncurkan pada 2022.
KKI pemerintah digunakan untuk transaksi belanja barang atau jasa dengan sumber dana APBN/APBD. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konsep pembayaran berbasis kredit dengan infrastruktur domestik telah lebih dulu diterapkan dalam digitalisasi transaksi pemerintah.
Apakah KKI Menggantikan Visa dan Mastercard?
Peluncuran KKI tidak serta-merta berarti kartu kredit Visa dan Mastercard akan digantikan. KKI lebih tepat dipandang sebagai alternatif instrumen pembayaran kredit domestik, terutama untuk transaksi di Indonesia. Sementara kartu kredit dengan jaringan Visa atau Mastercard memiliki keunggulan berupa penerimaan yang luas di berbagai negara dan ekosistem perdagangan internasional.
Karena itu, kebutuhan pengguna akan menjadi salah satu faktor dalam menentukan instrumen yang digunakan. Untuk transaksi domestik berbasis QRIS, KKI menawarkan integrasi langsung dengan ekosistem pembayaran nasional.
Sementara untuk transaksi yang membutuhkan penerimaan internasional, kartu dengan jaringan global tetap memiliki fungsi yang berbeda. Kehadiran KKI juga berpotensi mendorong persaingan dan inovasi di industri kartu kredit, terutama dalam hal biaya, fitur, keamanan, kemudahan transaksi, serta manfaat yang ditawarkan penerbit kepada pengguna.
Perluasan Ekosistem Digital Nasional
BI saat ini terus memperluas kanal pembayaran digital melalui QRIS dan berbagai inovasinya. QRIS sendiri dirancang sebagai standar nasional pembayaran berbasis QR yang memungkinkan satu kode pembayaran digunakan oleh berbagai penyedia jasa pembayaran. Selain QRIS biasa, pengembangan QRIS Tap memperluas penggunaan pembayaran digital ke sektor ritel, transportasi umum, hingga layanan publik.
Dengan masuknya KKI sebagai sumber dana kredit dalam ekosistem tersebut, masyarakat memiliki pilihan baru untuk melakukan transaksi secara nontunai sekaligus memperoleh fasilitas penundaan pembayaran. Peluncuran KKI pada akhirnya menjadi langkah penting dalam pembangunan sistem pembayaran nasional.
Tantangan berikutnya adalah memastikan penerbitan KKI, penerimaan merchant, keamanan transaksi, manfaat bagi konsumen, serta cakupan pengguna dapat berkembang secara luas sehingga inovasi tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
( berbagai sumber)
