Airlangga Ungkap 74 Juta Warga Belum Punya Rekening, Pemerintah Siapkan Rp3,8 Triliun
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto . (Foto: Setneg RI)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan rencana pembukaan rekening bank secara gratis bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sekitar 74 juta warga berusia 17 tahun ke atas masuk dalam pendataan awal sebagai calon penerima program tersebut.
Airlangga menyampaikan angka itu saat menghadiri Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis (24/9/2026). Data tersebut masih akan dibersihkan dan dicocokkan kembali sebelum program dijalankan.
“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta,” kata Airlangga.
Pemerintah sebelumnya menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 triliun apabila setiap rekening mendapatkan saldo awal Rp50 ribu. Airlangga memastikan pembiayaan program tersebut disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, program tersebut belum akan dilaksanakan pada 2026. Pemerintah masih menyusun mekanisme agar rekening yang dibuka tidak berhenti sebagai rekening pasif atau dormant. Airlangga mengatakan pelaksanaannya ditargetkan mulai tahun depan.
“Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI,” ujar Airlangga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah menggunakan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu memetakan masyarakat yang belum mempunyai rekening.
Menurut Tito, data kependudukan dapat dipadankan dengan data perbankan. Pemerintah sebelumnya mencatat sekitar 170 juta penduduk telah memiliki rekening sehingga pencocokan dengan data Dukcapil diharapkan bisa menunjukkan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.
Tito juga mendorong pemanfaatan identitas digital untuk mempercepat proses know your customer (KYC) di sektor perbankan. Teknologi pengenalan wajah atau face recognition berbasis data biometrik Dukcapil dapat digunakan untuk memverifikasi identitas tanpa proses manual menggunakan fotokopi KTP.
Pemanfaatan teknologi tersebut saat ini juga diarahkan untuk memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial. Tito menyebut sistem identitas digital telah diuji coba di Banyuwangi dan kemudian diperluas ke sejumlah daerah percontohan.
“Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga,” jelas Tito.
Pemerintah berharap pemadanan data kependudukan dan perbankan dapat memperluas inklusi keuangan. Dengan begitu, masyarakat yang telah berusia 17 tahun tidak hanya memiliki identitas kependudukan, tetapi juga akses terhadap layanan keuangan formal.
Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah memperluas inklusi keuangan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 93,61 persen, naik dari 92,74 persen pada 2025.
(Devona R/Sumber: Antara)
