DPR RI Soroti Pemulihan Pendidikan NTT Pascagempa, 1.960 Sekolah Masih Belajar Darurat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjaga layanan pendidikan tetap berjalan setelah gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: dpr.go.id)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjaga layanan pendidikan tetap berjalan setelah gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Kurniasih, proses pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan anak-anak tetap mendapatkan ruang belajar yang aman serta dukungan untuk memulihkan kondisi mereka setelah menghadapi bencana.
“Saya mengapresiasi langkah Kemendikdasmen yang terus menjaga agar pendidikan tetap berjalan di tengah situasi pascagempa. Anak-anak harus tetap memiliki kesempatan untuk belajar,” ujar Kurniasih, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Data Kemendikdasmen hingga 10 September 2026 menunjukkan gempa berdampak pada 2.447 satuan pendidikan di tujuh kabupaten NTT. Bencana tersebut turut memengaruhi 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan.
Dari ribuan satuan pendidikan tersebut, sebanyak 487 sekolah sudah kembali menggelar pembelajaran tatap muka secara normal. Sementara itu, 1.960 satuan pendidikan lainnya masih menggunakan pola pembelajaran darurat, baik di tenda, ruang terbuka maupun ruang kelas sementara.
Kurniasih menilai kondisi tersebut membutuhkan pemulihan secara bertahap. Revitalisasi bangunan sekolah harus berjalan beriringan dengan penyediaan tempat belajar sementara agar kegiatan pendidikan tidak terhenti selama proses perbaikan berlangsung.
Kemendikdasmen sendiri telah mulai menyalurkan bantuan revitalisasi tahap pertama kepada 187 satuan pendidikan terdampak dengan total anggaran Rp50 miliar. Pemerintah juga menyiapkan program revitalisasi yang lebih luas di NTT.
Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di provinsi tersebut tercatat sebagai penerima program revitalisasi dengan dukungan anggaran pada berbagai jenjang pendidikan.
Selain kondisi fisik sekolah, aspek psikologis peserta didik juga menjadi perhatian. Kemendikdasmen mencatat 857 satuan pendidikan dengan 101.888 peserta didik membutuhkan pendampingan psikososial. Hingga pertengahan September, dukungan tersebut telah berlangsung di 75 sekolah melalui kerja sama dengan sejumlah mitra.
“Angka 101.888 anak yang membutuhkan pendampingan psikososial menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan tidak berhenti ketika bangunan sekolah kembali berdiri,” kata Kurniasih.
Kemendikdasmen menyiapkan pelatihan untuk 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 51 ribu pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak.
Kurniasih mengingatkan pendampingan psikososial perlu berlangsung berkelanjutan. Guru memang menjadi pihak terdekat dengan peserta didik, tetapi mereka tetap membutuhkan mekanisme rujukan apabila menemukan anak yang memerlukan penanganan dari tenaga profesional.
Dengan demikian, pemulihan pendidikan di NTT tidak hanya mengejar kembalinya aktivitas belajar ke ruang kelas. Pemerintah juga perlu memastikan sekolah menjadi tempat yang aman, sementara anak-anak mendapatkan dukungan untuk kembali menjalani rutinitas belajar setelah bencana.
(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen RI)
