Komisi X DPR RI Setujui Pagu Kemendikdasmen Rp89,1 Triliun untuk Pendidikan 2027
Mendikdasmen Abdul Mu’ti didampingi Wamendikdasmen Atip Laptipulhayat dan Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI terkait Penyesuaian RKA K/L 2027 sesuai Hasil Kesepakatan Badan Anggaran di Jakarta, Senin (21/9/2026). (Foto: Morecka/Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Komisi X DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp89,10 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk menopang sejumlah program prioritas pendidikan, termasuk revitalisasi satuan pendidikan dan penguatan kesejahteraan guru.
Keputusan itu diambil dalam pembahasan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikdasmen 2027 bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Pagu Rp89,10 triliun tersebut berasal dari pagu anggaran awal Rp61,10 triliun ditambah Rp28 triliun berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI.
Abdul Mu’ti mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat akses dan mutu pendidikan sekaligus meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
“Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujar Abdul Mu’ti.
Dari tambahan Rp28 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp5 triliun untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Sementara Rp23 triliun lainnya digunakan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih dari status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Secara keseluruhan, pagu Kemendikdasmen 2027 terbagi ke dalam beberapa program. Program Wajib Belajar 13 Tahun mendapat Rp31,83 triliun, sedangkan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran memperoleh Rp51,64 triliun.
Kemudian, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendapatkan Rp2,08 triliun. Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan memperoleh Rp84,59 miliar, sedangkan Program Dukungan Manajemen mendapat Rp3,45 triliun.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, seluruh fraksi telah menyetujui penyesuaian anggaran tersebut.
“Intinya, seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan tambahan menjadi Rp89,1 triliun,” ujar MY Esti Wijayati.
Guru PPPK Paruh Waktu Dialihkan Mulai 2027
Pembahasan anggaran juga berkaitan dengan penataan status guru. Pemerintah dan DPR menyepakati rencana pengalihan sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Selain itu, sekitar 6.000 guru PPPK paruh waktu yang menjalankan tugas sebagai guru tetapi masih memiliki surat keputusan sebagai pelaksana juga akan dialihkan statusnya.
DPR dan pemerintah sebelumnya memang telah membahas penguatan status guru PPPK, termasuk peluang bagi PPPK untuk mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap.
Pemerintah juga memperkirakan kebutuhan guru mencapai sekitar 464 ribu orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rekrutmen guru CPNS akan dilakukan secara bertahap mulai 2027.
Kesempatan seleksi menjadi PNS juga akan diberikan secara bertahap kepada guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi serta sekitar 172 ribu guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri sesuai ketentuan.
MY Esti meminta pemerintah menyiapkan peta jalan yang jelas untuk mengatasi kekurangan guru. Pemetaan perlu mempertimbangkan lokasi, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan agar kebijakan rekrutmen dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Sebelumnya, Kemendikdasmen juga telah mengusulkan tambahan anggaran pendidikan 2027 dalam jumlah lebih besar untuk berbagai kebutuhan. Usulan tersebut kemudian dibahas bersama DPR sebelum penyesuaian pagu ditetapkan.
(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)
