Wapres Gibran Turun Langsung ke Batang, Pastikan 276 Korban Dugaan Keracunan MBG Tertangani

GEBRAK.ID, BATANG – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/9/2026), untuk memastikan penanganan korban dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang berjalan optimal.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan medis, keluarga mendapatkan kepastian, serta investigasi penyebab kejadian segera dituntaskan. Gibran juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan keamanan pangan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” ujar Gibran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Wapres RI ini menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan korban menjadi prioritas utama. Pasien yang masih menjalani perawatan harus mendapatkan pelayanan hingga pulih. Sementara itu, korban yang sudah diperbolehkan pulang, tetapi kembali mengalami keluhan, tetap harus memperoleh pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.

Pemerintah juga memastikan biaya pengobatan seluruh korban tidak membebani keluarga. Karena itu, mekanisme pembiayaan di setiap fasilitas kesehatan yang menangani pasien harus berjalan dengan baik.

Data Pemerintah Kabupaten Batang mencatat sebanyak 276 orang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Ida Susilaksmi, menyampaikan bahwa kondisi para korban mulai membaik setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Ia juga membantah kabar adanya korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menegur pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bawang. Wakil Kepala BGN Trenggono menilai proses pengolahan makanan di fasilitas tersebut belum sesuai dengan prosedur keamanan pangan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengolahan telur yang dilakukan sejak malam hari, sedangkan tahapan berikutnya baru berlangsung pada pagi hari. Menurut Trenggono, pola tersebut tidak tepat dan perlu diperbaiki.

Trenggono juga menegaskan bahwa pengawasan MBG merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri sesuai kewenangannya.

Adapun Gibran meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada masyarakat. “Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki,” kata dia.

Menurut Gibran, program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto harus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keamanan dan kualitas makanan.

(A. Rayyan K/Sumber: Sekretariat Wapres)