14 Ribu Desa Belum Punya Taman Kanak-Kanak, Kemendikdasmen Kejar Target Akhir 2026

GEBRAK.ID — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan seluruh desa di Indonesia memiliki akses layanan Taman Kanak-Kanak (TK) pada akhir 2026. Target ini menjadi bagian dari pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, sekaligus menjawab ketimpangan akses pendidikan anak usia dini yang masih terasa di berbagai wilayah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa data kementerian mencatat sekitar 14.000 desa belum memiliki fasilitas TK. Ia menyoroti kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pelosok. Di Jakarta, Lampung, atau Jawa Barat, satu desa bahkan bisa memiliki beberapa TK. Namun, di wilayah lain, layanan PAUD masih sangat terbatas.

“Masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Abdul Mu’ti dalam acara Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-90 di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Revitalisasi PAUD dan Pengawasan Anggaran

Seiring perluasan jangkauan, Kemendikdasmen memperketat pengawasan tata kelola anggaran revitalisasi. Abdul Mu’ti menegaskan seluruh dana bantuan harus terserap sepenuhnya untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak, tanpa penyimpangan peruntukan.

“Semua dana yang kita salurkan ini untuk memperbaiki TK yang rusak. Kami berharap agar semuanya dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berintegritas,” tegas Abdul Mu’ti.

Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI, Gogot Suharwoto, melaporkan bahwa sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD pada 2026 mencapai 19.940 sekolah. Rinciannya, 3.865 jalur reguler dan 16.075 Alokasi Biaya Tambahan (ABT). Hingga saat ini, sebanyak 17.267 sekolah PAUD telah menandatangani PKS dengan nilai total Rp10,9 triliun.

Program ini juga menjadi bentuk apresiasi negara terhadap peran masyarakat. Sebab, sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola secara mandiri oleh masyarakat, sementara porsi sekolah negeri hanya berkisar 5 persen.

PIP untuk Murid TK dan Beasiswa Guru

Sebagai bagian dari paket kebijakan terpadu mulai 2026, Kemendikdasmen menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 per tahun bagi murid TK. Bantuan ini diprioritaskan bagi 888.000 anak menjelang usia Sekolah Dasar.

Bagi tenaga pendidik, pemerintah memfasilitasi guru TK yang belum berijazah D4/S1 melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan beasiswa Rp3 juta per semester. Program ini telah menjangkau 12.500 guru tahun ini.

Kembalikan Esensi PAUD

Abdul Mu’ti juga mengingatkan agar penguatan fasilitas beriringan dengan metode pembelajaran yang tepat. Pendidik diimbau mengembalikan esensi PAUD pada prinsip play as learning atau belajar melalui bermain, tanpa membebani anak dengan tuntutan akademis kaku maupun tradisi seremonial seperti wisuda bertoga.

“Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan,” pungkas Abdul Mu’ti.

Melalui pemerataan akses, revitalisasi sarana, dukungan bagi murid, dan peningkatan kualifikasi guru, Kemendikdasmen berupaya memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya layanan dan membaiknya fasilitas, tetapi juga dari kesempatan setiap anak untuk tumbuh, bermain, dan belajar dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)