DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset: Ini 7 Poin Penting Aturan untuk Kejar Harta Hasil Kejahatan

Rapat_Paripurna_DPR_RI_Penutupan_Masa_Sidang_I_Tahun_Sidang_2020-2021144201

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU). Keputusan bersejarah ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU). Keputusan bersejarah ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat yang mengagendakan pengesahan RUU tersebut. Ia didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, sebanyak 361 anggota telah menandatangani daftar hadir. Dari jumlah tersebut, 254 anggota hadir secara langsung, sementara lainnya tercatat berhalangan.

Puan menyatakan kuorum terpenuhi sebelum meminta persetujuan seluruh fraksi. Forum paripurna kemudian menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU tersebut.

Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang regulasi yang telah bergulir sejak 2008. Sehari sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi III DPR menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk dibawa ke rapat paripurna.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan, aturan tersebut menyediakan mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi yang diatur undang-undang. Pemerintah juga menekankan pentingnya proses yang adil, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy dalam rapat pembahasan sehari sebelumnya.

Tujuh Poin Penting UU Perampasan Aset

Berikut tujuh pokok pengaturan yang dijelaskan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut:

  1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
  2. Jenis aset hasil tindak pidana yang dapat dirampas.
  3. Mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
  4. Pengelolaan dan pengawasan aset rampasan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden.
  5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala serta akuntabel.
  6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
  7. Pengaturan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

Dengan pengesahan ini, pemerintah dan DPR diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada ketentuan hukum acara, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam undang-undang.

(A. Rayyan K/Berbagai Sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID