Eks Anak Buah Irjen Eko Hadi, Kombes Handik Zusen Dipecat Polri karena Dua Kasus Kekerasan

EHS dipecat

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada perwira tinggi berinisial EHS atau Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keputusan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah anggota kepolisian. (Foto: Polri TV)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Kombes Handik Zusen. Mantan Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri itu dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait dua peristiwa kekerasan terhadap sesama anggota kepolisian.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Senin (16/11/2026). Informasi mengenai hasil sidang disampaikan Propam melalui keterangan tertulis pada Rabu (18/11/2026).

Dalam persidangan, Handik dinilai terbukti melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Peristiwa pertama berkaitan dengan pelaksanaan tugas observasi, pengawasan, penyadapan, dan profiling di wilayah hukum Polda Riau.

Dalam kegiatan tersebut, terjadi tindakan kekerasan terhadap personel Polda Riau. Handik dinilai melanggar kode etik karena membiarkan tindakan tersebut.

Pelanggaran kedua berkaitan dengan dugaan keterlibatan Handik dalam kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan. Peristiwa itu terjadi saat pelaksanaan Operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di kawasan Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.

“Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan,” demikian keterangan tertulis Propam Polri.

Selain sanksi pemecatan, Handik juga menerima sanksi etika berupa perbuatan tercela. Ia sebelumnya telah menjalani penempatan khusus (patsus) selama 29 hari sebagai bagian dari proses penanganan pelanggaran tersebut.

Handik sebelumnya menjabat Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Setelah itu, ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri.

Namanya juga pernah berada dalam lingkup struktural Irjen Eko Hadi Santoso, yang saat itu menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Eko Hadi kini terseret perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan telah dijatuhi sanksi PTDH.

Meski memiliki keterkaitan dalam riwayat kedinasan, perkara etik Handik dan kasus hukum yang menjerat Eko Hadi merupakan proses berbeda. Putusan terhadap Handik didasarkan pada pelanggaran kode etik terkait kekerasan terhadap anggota Polri.

(A. Rayyan K/Sumber: Polri)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID