Ahrie Sonta dan Eko Hadi Banding atas Pemecatan, Polri Segera Bentuk Majelis KKEP

sidang-etik-eks-kadiv-hukum-polri-irjen-ahrie-sonta-1794322248600_169

Mabes Polri segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) tingkat banding setelah dua perwira tinggi, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, mengajukan keberatan atas keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). (Foto: Polri TV)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Mabes Polri segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) tingkat banding setelah dua perwira tinggi, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, mengajukan keberatan atas keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Keduanya sebelumnya menerima sanksi pemecatan setelah menjalani sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Pengajuan banding membuat putusan etik tersebut masih harus melalui pemeriksaan pada tingkat berikutnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, institusinya akan memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” ujar Trunoyudo sebagaimana dikutip pada Rabu (18/11/2026).

Trunoyudo menegaskan, Polri akan menyampaikan hasil pemeriksaan setelah majelis banding menyelesaikan prosesnya. Meski mengajukan banding, Ahrie dan Eko tetap menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

“Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut,” jelasnya.

Ahrie lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang KKEP pada 10 November 2026. Sementara itu, majelis etik menjatuhkan hukuman serupa kepada Eko pada 17 November 2026 setelah menggelar sidang selama sekitar sembilan jam. Eko kemudian menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kasus ini juga berkembang ke ranah pidana. Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga praktik penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penanganan perkara pidana berjalan terpisah dari proses penegakan kode etik di lingkungan Polri.

Kini, keputusan majelis banding menjadi tahapan penting untuk menentukan kelanjutan sanksi etik terhadap Ahrie dan Eko. Polri menyatakan hasilnya akan diumumkan kepada publik setelah proses pemeriksaan selesai.

(A. Rayyan K/Sumber: Humas Polri)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID