Gibran Sampaikan Niat Mundur Jadi Wapres kepada Presiden Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg

GEBRAK.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut. Menurutnya, Gibran menyampaikan keinginan mundur di tengah dinamika politik yang berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikannya.

“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran. Ia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.

Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di Tengah Tekanan Politik di DPR

Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan sang wakil presiden.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut dukungan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pihaknya menerima usulan itu dan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Polemik bermula dari putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan Pilpres 2024.

Sementara itu, MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan setara SMA Gibran dari luar negeri. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Di tengah perkembangan tersebut, Puan meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur. Ia menegaskan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.

“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujar Puan.

Hingga Selasa siang, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Pernyataan Mensesneg tersebut masih sebatas penyampaian niat, bukan konfirmasi bahwa proses pengunduran diri telah dilakukan secara resmi.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)