Istana Kepresidenan Hormati DPR Bahas Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran

GEBRAK.ID, JAKARTA — Istana Kepresidenan menyatakan menghormati langkah sejumlah anggota DPR RI yang mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, proses yang berlangsung di parlemen merupakan bagian dari kewenangan lembaga legislatif. Karena itu, pemerintah tidak akan mencampuri mekanisme politik yang sedang berjalan di DPR.

“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengingatkan bahwa DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. “Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR. Kami tentu saja menghormati,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pimpinan dewan telah menerima masukan dan laporan dari sejumlah anggota terkait usulan HMP. Pimpinan DPR akan mempelajari berbagai aspirasi tersebut setelah pembukaan masa sidang.

“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Puan menegaskan, DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, serta anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan HMP untuk merespons persoalan ijazah Gibran masih dalam tahap pertimbangan dan finalisasi.

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira juga menilai HMP dapat menjadi mekanisme untuk menyikapi persoalan tersebut.

Usulan itu semakin mengemuka setelah anggota DPR dari enam fraksi disebut telah mengumpulkan sekitar 50 tanda tangan. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan dokumen usulan tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Meski demikian, dukungan terhadap usulan HMP belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memakzulkan Gibran. Proses tersebut masih harus melalui tahapan dan persyaratan sesuai aturan perundang-undangan.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)