ICW Bongkar Belanja Influencer Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, Dua Kementerian Jadi Sorotan

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dua kementerian tercatat mengontrak PT Rans Animasi Indonesia untuk pengadaan jasa influencer. ICW mempertanyakan kewajaran biaya, manfaat, hingga potensi konflik kepentingan. (Foto: instagram)

GEBRAK. ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan belanja pemerintah sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar untuk pengadaan jasa pemengaruh (influencer) melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Anggaran tersebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan sepanjang 2024 hingga 2026.

Lima paket berasal dari Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP pada 2025 dan 2026 dengan total sekitar Rp10,8 miliar.

Pengadaan tersebut mencakup promosi melalui kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara pemerintah.

Salah satu pengeluaran yang menjadi perhatian adalah penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 senilai Rp575,65 juta. Sementara itu, jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah mencapai Rp2,52 miliar.

ICW Pertanyakan Efisiensi dan Konflik Kepentingan

ICW menilai pengadaan tersebut menimbulkan sejumlah persoalan, terutama terkait konsistensi kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Organisasi antikorupsi itu juga mempertanyakan manfaat penggunaan jasa influencer, mengingat kementerian sebenarnya telah memiliki biro hubungan masyarakat dan perangkat komunikasi publik sendiri.

Selain itu, ICW menyoroti spesifikasi pengadaan yang mencantumkan akun media sosial dan kanal tertentu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa.

Persoalan lain berkaitan dengan potensi konflik kepentingan. Berdasarkan dokumen korporasi yang ditelusuri ICW, PT Rans Entertainment Indonesia memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut dan memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia.

ICW mendesak pemerintah membuka dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta audit untuk memastikan kewajaran harga serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan kementerian. Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan ICW dan belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Klarifikasi dari kementerian terkait dan PT Rans Animasi Indonesia diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara menyeluruh.

(Dinar K/ berbagai sumber)