Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Karhutla, Ada Investor Korsel hingga Singapura

Hukuman yang dijatuhkan tidak seragam. Pemerintah membaginya ke dalam lima klaster berdasarkan tingkat pelanggaran masing-masing. (Foto: BPBD Kalsel)

GEBRAK. ID JAKARTA– Pemerintah akhirnya bertindak tegas terhadap perusahaan yang lahannya terbakar. Kementerian ATR/BPN resmi mencabut Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keputusan ini berdasarkan rekomendasi Kabareskrim Polri. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa di balik 11 perusahaan tersebut terdapat investor asing. “Dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11). Selain itu, ada juga pemegang saham dari dalam negeri yang belum bisa disebutkan namanya.

Hukuman yang dijatuhkan tidak seragam. Pemerintah membaginya ke dalam lima klaster berdasarkan tingkat pelanggaran masing-masing.

Klaster pertama adalah pencabutan seluruh HGU. Tiga perusahaan dinilai gagal total: PT MIB (Kalsel, 4.000 ha), PT RKA (Kalbar, 11.558 ha), dan PT SKM (Kalbar, total sekitar 7.716 ha). Penyebabnya jelas: area terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran berulang, dan tidak ada sarana prasarana mitigasi.

Klaster kedua, PT BSLT (Kalbar, 2.300 ha). HGU-nya sudah habis sejak 2020 dan dipastikan tidak diperpanjang. Lahan akan diambil alih negara.

Klaster ketiga, tiga perusahaan yang sudah punya izin usaha perkebunan tetapi HGU-nya belum terbit. Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU untuk PT ANI (5.246 ha), PT BOS (4.750 ha), dan PT AER (5.134 ha). Izin perkebunannya pun akan dievaluasi bersama Kementerian Pertanian.

Klaster keempat, PT SAE (Kalbar, 1.510 ha). HGU hanya dicabut sebagian karena luas lahan terbakar tidak sampai 50 persen.

Klaster kelima, PT STP, PT API, dan PT JMS. Ketiganya masih dalam pendalaman.

Pemerintah tengah melakukan inspeksi fisik dan pengukuran data untuk menentukan apakah pencabutannya sebagian atau seluruhnya. Nusron menegaskan, semua perusahaan yang sudah dicabut HGU-nya akan terus dipantau. Tujuannya agar mereka tidak kembali membakar lahan atau beroperasi dengan cara lama. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak main-main dengan kasus karhutla yang terus berulang setiap tahun.

(A.Rayyan K/ berbagai sumber)