Indonesia Bukan Milik Oligarki, Bukan Milik Mafia, dan Bukan Milik Segelintir Elite Kekuasaan!

Oleh: Novebri Krisnandaru Sasongko (Pengusaha, Alumni FH Unsoed)

Jika berbagai dugaan dalam tulisan ini benar, maka persoalan yang sedang kita hadapi bukan lagi sekadar persoalan penyadapan telepon seorang Presiden. Ini adalah persoalan yang jauh lebih fundamental: apakah negara ini masih sepenuhnya berada di bawah kendali konstitusi dan kedaulatan rakyat, atau justru sedang dipermainkan oleh jaringan kepentingan yang bekerja di balik layar?

Saya melihat ada satu hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa kita: ketika kekuasaan formal berada di tangan Presiden, tetapi kekuasaan informal justru dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang tidak pernah mendapatkan mandat rakyat.

Demokrasi tidak boleh hanya menjadi panggung pergantian Presiden setiap lima tahun, sementara jaringan kepentingan, oligarki ekonomi, mafia sumber daya alam, dan kelompok yang merasa memiliki negara tetap bercokol di balik institusi pemerintahan.

Jika benar terdapat praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden, apalagi melibatkan jaringan aparat, pendanaan besar, dan pengumpulan informasi strategis negara, maka ini bukan persoalan politik biasa. Ini menyangkut keamanan nasional, integritas institusi negara, dan kehormatan Republik Indonesia.

Namun, kita juga harus tegas: jangan sampai tuduhan menjadi vonis sebelum bukti dibuka. Siapa pun yang disebut dalam perkara ini harus diberi kesempatan membela diri, dan setiap dugaan harus diuji melalui penyelidikan independen, profesional, serta transparan.

Ada tiga hal yang menurut saya wajib dilakukan:

Pertama, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada operator lapangan. Telusuri siapa pemberi perintah, siapa penyandang dana, siapa penerima informasi, dan siapa yang memperoleh keuntungan. Jika ada aliran dana puluhan triliun rupiah sebagaimana diklaim, audit dan buktikan melalui jalur hukum.

Kedua, bersihkan institusi negara dari konflik kepentingan. Kepolisian, intelijen, militer, dan seluruh lembaga negara harus berdiri untuk kepentingan Republik Indonesia, bukan menjadi instrumen perlindungan kepentingan individu atau kelompok politik tertentu. Loyalitas aparat harus kepada konstitusi dan negara, bukan kepada figur atau dinasti kekuasaan.

Ketiga, lindungi kedaulatan rakyat. Tidak boleh ada skenario pergantian kepemimpinan nasional di luar mekanisme konstitusional. Presiden boleh dikritik, kebijakannya boleh diperdebatkan, bahkan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai konstitusi. Tetapi tidak boleh ada rekayasa tersembunyi untuk merebut kekuasaan melalui cara-cara ilegal.

Saya ingin mengingatkan satu hal: Indonesia terlalu besar untuk terus-menerus menjadi korban pertarungan elite.

Kita memiliki kekayaan alam luar biasa, sumber daya manusia yang besar, dan generasi muda yang membutuhkan masa depan. Mereka membutuhkan pendidikan berkualitas, lapangan pekerjaan, kepastian hukum, dan pemerintahan yang bersih. Mereka tidak membutuhkan pertunjukan perebutan kekuasaan yang mengorbankan kepentingan bangsa.

Presiden Prabowo harus membuktikan bahwa pemerintahannya benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat. Jangan hanya berani menghadapi rakyat kecil, tetapi juga harus berani menghadapi kekuatan besar yang selama ini mungkin merasa tidak tersentuh hukum.

Sebaliknya, jangan pula menjadikan isu makar sebagai alat untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat. Negara yang kuat tidak takut pada kritik. Negara yang kuat justru berani membuka kebenaran, sekalipun kebenaran itu menyakitkan bagi lingkaran kekuasaannya sendiri.

Saya tidak sedang membela individu, dinasti, partai, atau kelompok politik mana pun. Saya membela prinsip bahwa Indonesia harus diperintah berdasarkan konstitusi, hukum, dan kehendak rakyat.

Siapa pun yang terbukti mengkhianati amanah negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada orang yang terlalu kuat untuk disentuh hukum, dan tidak boleh ada orang yang terlalu lemah untuk mendapatkan keadilan.

Inilah momentum untuk membangun Indonesia yang benar-benar berdaulat. Bukan sekadar berdaulat secara politik, tetapi juga berdaulat secara ekonomi, hukum, informasi, dan pengelolaan sumber daya alam.

Jangan biarkan Republik ini menjadi perusahaan milik oligarki. Jangan biarkan institusi negara menjadi alat kepentingan segelintir elite. Dan jangan biarkan masa depan 280 juta lebih rakyat Indonesia ditentukan oleh kesepakatan rahasia orang-orang yang tidak pernah mendapatkan mandat dari rakyat.

INDONESIA MILIK RAKYAT. KEKUASAAN ADALAH AMANAH. DAN KONSTITUSI ADALAH PANGLIMA!