Resmi! Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Pekerja, Ini Isi Pasal 78 UU Nomor 27 Tahun 2026

Tak hanya ijazah, dokumen pribadi pekerja juga tak boleh dijadikan jaminan kerja. Simak pengecualiannya. (Foto: freepik)

GEBRAK.ID,JAKARTA – Kabar baik untuk pekerja dan pencari kerja. Perusahaan kini dilarang menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerjanya. Larangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang sudah diundangkan pemerintah.

Aturan rinciannya ada di Pasal 78.

Dalam Pasal 78 ayat (1), pemberi kerja dilarang mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh. Pemberi kerja juga dilarang menahan dokumen tersebut sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Artinya, praktik lama yang masih sering dikeluhkan pekerja, yakni ijazah asli ditahan agar tidak resign, kini tidak lagi punya dasar hukum.

Larangan ini juga berlaku untuk pelaksana penempatan tenaga kerja. Pasal 50 ayat (1) melarang mereka menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan penempatan kerja.

Ada Pengecualiannya

Larangan tersebut tidak berlaku mutlak. Pasal 78 ayat (2) memberi pengecualian untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum. Pengecualian itu berlaku untuk ijazah dan/atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai perusahaan, berdasarkan perjanjian kerja tertulis. Jadi, jika pelatihan tidak dibiayai perusahaan atau tidak ada perjanjian tertulis, perusahaan tetap tidak boleh menahan dokumen pekerja.

Disahkan Sejak Oktober 2026

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut aturan ini memuat 13 pengaturan baru untuk memperkuat perlindungan pekerja, salah satunya kepastian larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja.

Sebelumnya, larangan serupa baru diatur lewat Surat Edaran Menaker Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Kini, larangan tersebut naik kelas menjadi undang-undang sehingga kepastian hukumnya lebih kuat.

Bagi pekerja yang ijazahnya masih ditahan, aturan baru ini bisa menjadi dasar untuk meminta kembali dokumennya kepada perusahaan.

(Dinar K/ berbagai sumber)