Mahfud MD Minta Kasus Ijazah Gibran Dituntaskan: KPU hingga Pihak Terkait Perlu Diproses Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: setkab.go.id)
GEBRAK.ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara menyeluruh. Ia menilai, penuntasan perkara tersebut penting agar persoalan serupa tidak terulang dalam proses penyelenggaraan pemilu mendatang.
Mahfud bahkan mendorong pemberian sanksi hukum kepada pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila ditemukan pelanggaran.
“Bukan karena kemarahan, sentimen kepada KPU, Depdikbud dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi ya, sanksi hukum,” ujar Mahfud dikutip dari CNN Indonesia TV, Selasa (17/11/2026).
Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengatakan, dorongan tersebut berkaitan dengan rangkaian proses hukum yang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Mahfud, sejumlah fakta hukum dalam kedua putusan tersebut perlu menjadi dasar untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Ia juga mengingatkan agar lembaga pemerintah tidak menerbitkan dokumen yang tidak sesuai ketentuan serta tidak membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik.
Baca Juga
“Kalau dari rangkaian peristiwanya sengaja, supaya dijatuhi sanksi agar keadaban kita ke depan orang tidak bisa lagi main kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya, tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” katanya.
Mahfud juga menilai laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada Mabes Polri layak ditindaklanjuti. Ia berharap aparat kepolisian memeriksa indikasi tindak pidana yang mungkin melibatkan pihak-pihak terkait.
“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes untuk ditindak hukum pidananya itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada agar ke depannya enggak ada lagi orang melakukan hal seperti ini,” tegas Mahfud.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memuat pertimbangan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan tingkat SMA atau sederajat sebagai persyaratan pencalonan.
Sementara itu, MA melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. MA menyatakan surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut batal dan memerintahkan pencabutannya.
Putusan MA itu secara khusus menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan dengan sendirinya menjadi putusan pidana mengenai pemalsuan ijazah.
Bagi Mahfud, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah persoalan serupa muncul pada masa mendatang.
(Saeful Imam/Sumber: CNN Indonesia TV)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID